Pertanyakan Bansos, Forum Orang Miskin Demo Kantor Dinsos Kabupaten Simalungun

SIMALUNGUN, ArmadaNews.id – Mempertanyakan bantuan sosial bagi warga miskin, Forum Orang Miskin Sumatera Utara (FORMIKOM SUMUT) serta warga Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, demo ke kantor Dinas Sosial Simalungun atau Posko Covid-19 Kabupaten Simalungun., Kamis, (23/07/2020).

Ketua FORMIKOM SUMUT sebagai Koordinator aksi, Lipen Simajuntak dalam aksinya mengatakan, hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Simalungun belum mampu mensejahterahkan masyarakatnya atau mengayominya. Seakan-akan Pemerintah Simalungun alergi dengan masyarakatnya khususnya warga miskin.

Penerima bantuan untuk warga miskin diduga tidak tepat sasaran seperti BPNT, PKH, Sembako Kabupaten dan Provinsi, KIS, PBI begitu juga dengan program bansos untuk penanganan Covid-19.

Mirisnya lagi kata Lipen, ribuan penerima KIS, PBI dinonaktifkan Pemerintah Simalungun, sehingga warga penerima KIS dan PBI tidak dapat berobat lagi.

“Maka kami dari warga miskin dengan FORMIKOM Sumut meminta Aparat Penegak Hukum dan Bupati Simalungun agar bantuan BPNT, PKH, KUBE, Bansos dan sembako Kabupaten dan Provinsi serta masker supaya tepat sasaran. Dilakukan Pendataan Ulang atau verifikasi penerima program bantuan Pemerintah,” kata Lipen.

“Aktifkan kembali bantuan Pemerintah KIS, PBI di Simalungun serta usut Dana Penggunaan Covid-19 di Kabupaten Simalungun ini”, sebut Lipen.

Sementara Kepala Dinas Sosial Simalungun Mudahalam Purba saat aksi berlangsung sedang tidak berada di kantor. Ketika dikonfirmasi melalui selulernya mengatakan, sedang bearda di luar.
“Apa rupanya tuntutan warga itu, kan ada Kepala Bidang sosial disitu serta anggota,” katanya.

Pantauan ArmadaNews, tak ada Kabid dan anggota Dinas Sosial di lokasi.

Selang beberapa saat, Koordinator Daerah Kementerian Sosial Rina Saragih menjawab Pertanyaan Formikom Sumut. “Kemenenterian sosial memakai data yang lama tahun 2011 dibulan Februari 2020, Kementerian Sosial RI memerintahkan Kepada Pangulu serta perangkat desa di Kabupaten Simalungun untuk mendata warga miskin di setiap Nagori”, ucap Rina. (Bronson)