SIMALUNGUN, Armadanews.id │ Jangan ada oknum yang mengancam warga bakal dicoret sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) jika tidak mendukung salah satu calon bupati (cabup) tertentu di Pilkada Simalungun. Sebab PKH itu merupakan program dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Bukan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun, apalagi dari salah satu cabup.
“Tidak ada hubungannya PKH dengan Pilkada Simalungun! PKH itu dari Kemensos!” tegas Ketua Komisi 3 DPRD Simalungun, Erwin Parulian Saragih, Sabtu (14/11/2020).
Jadi, lanjut politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu , jangan sampai ada pengancaman terhadap warga jika tak mendukung salah satu cabup akan dicoret dari daftar penerima PKH.
“Di masa pandemi Covid-19 sekarang ini, warga sedang susah. Jangan menambah beban mereka dengan mengancam-ancam seperti itu,” katanya.
Dilanjutkan Erwin, Pilkada itu pesta demokrasi. Namanya pesta, tentunya dijalankan dengan kegembiraan. Bukannya jadi menakut-nakuti warga.
“Mari para calon Bupati Simalungun bertarung dengan sportif. Silakan masing-masing membuat pencitraan, memaparkan visi dan misi, dan mendekat kepada warga. Jangan ada yang mengancam warga. Tujuan Pilkada ini kan untuk mencari sosok pemimpin pilihan rakyat,” ajak Erwin.
Pernyataan Erwin tersebut terkait keluhan sejumlah warga Nagori Batu Silangit, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun yang mengaku diancam dicoret sebagai penerima PKH. Curahan hati (curhat) warga itu disampaikan saat bertemu calon Bupati Simalungun H Muhajidin Nur Hasim, di acara Pasar Sembako Murah Muhammad Nasir dan Hinca Panjaitan di Nagori Batu Silangit, Jumat (13/11/2020).
Menurut mereka, ada beberapa warga yang sudah dicoret sebagai penerima PKH.
“Banyak kami yang dicopot secara paksa. Kalau memang dicopot, ya semua aja. Kenapa mesti dipilih-pilih!” protes mereka.
Bahkan, sambung mereka, ada warga yang diancam jika tidak mendukung calon bupati tertentu, akan dicoret dari penerima PKH.
“Kita sudah sama taulah siapa calon bupatinya,” katanya.
Kepada warga, Muhajidin Nur Hasim yang akrab disapa Bang Hasim mengatakan mereka tidak perlu takut diancam tidak akan menerima PKH. Sebab PKH itu program pemerintah pusat melalui Kemensos. Bukan program Pemkab Simalungun, apalagi program salah satu calon bupati.
“Kalau ibu-ibu dipaksa menandatangani, jangan mau! Kalau masih dipaksa juga, laporkan kepada saya. PKH itu program pemerintah pusat, jangan dimanfaatkan untuk mengintimidasi masyarakat. Ibu-ibu jangan takut dicoret sebagai penerima PKH kalau tidak mendukung salah seorang calon,” terang pria berusia 36 tahun itu.
Lebih lanjut, suami Hazizun Rani itu menegaskan, jika Allah memberikan amanah kepada dirinya dan Tumpak Siregar SH (TPS) untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, tidak akan pernah mengancam-ancam warga. (*/AN)
