SIANTAR, Armadanews.id | Di bumi Habonaron do Bona tidak mengenal tanah adat. Pernyataan tersebut mengemuka pada rapat pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat Partuha Maujana Simalungun (DPP PMS) yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 7 Agustus 2021 bertempat di Siantar Hotel Pematang Siantar.
Di media sosial akhir-akhir ini sedang viral berita tentang aksi jalan kaki beberapa orang aktivis lingkungan berangkat dari danau Toba menuju Jakarta untuk berjumpa dengan Presiden RI Joko Widodo dan melaporkan terjadinya pengerusakan lingkungan di wilayah sekitar Danau Toba.
Disaat yang sama, ada dua komunitas yang mengklaim memiliki wilayah adat yang berada di Kabupaten Simalungun dimana juga terjadi perusakan lingkungan.
Komunitas pertama menamakan diri Keturunan Opung Mamontang Laut bermarga Ambarita mengklaim memiliki wilayah tanah adat seluas 1.948 HA yang terletak di kampung Sihaporas, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun.
Komunitas kedua bernama Keturunan opung Umbak Siallagan yang mengklaim memiliki wilayah tanah adat seluas 851 HA yang terletak di kampung Utte Anggir, Dolok Parmonangan, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun.
Komunitas yang pertama mengaku bahwa nenek moyangnya yaitu Opung Mamontang Laut Ambarita yang membuka perkampungan di Sihaporas. Opung Mamontang Laut berasal dari Kampung Lumban Pea Ambarita, Kecamatan Simanindo di pulau Samosir.
Sekitar tahun 1800, Opung Mangontang merantau ke daerah Sihaporas di wilayah Simalungun untuk merintis pekampungan (mamukkah huta). Saat itu daerah Sihaporas berada di bawah kekuasaan Raja Siantar bermarga Damanik. Saat ini mereka merupakan generasi ke 11.
Selanjutnya komunitas ini mengklaim bahwa Sihaporas merupakan sebuah wilayah partuanon dan opung Mamontang merupakan Tuan Sihaporas yang pertama.
Sedangkan komunitas kedua menyebut bahwa nenek moyangnya opung Umbak Siallagan berasal dari huta Siallagan, Ambarita Kecamatan Simanindo di pulau Samosir.
Opung Umbak Siallagan meninggalkan kampung halamannya sekitar tahun 1700 dan menyeberangi danau Toba merantau ke wilayah tanah Simalungun.
Selanjutnya Opung ini berdiam di huta Utte Anggir dan membuka lahan perladangan. Saat itu daerah Utte Anggir berada di bawah kekuasaan raja Tanah Jawa bermarga Sinaga.
Di kemudian hari, keturunan oppung Umbak Siallagan mengklaim bahwa daerah Utte Anggir merupakan wilayah tanah adat milik marga Siallagan
Ketua Umum DPP Partuha Maujana Simalungun, Dr. Sarmedi Purba dengan keras menyangkal klaim komunitas ini.
Dr. Sarmedi mengatakan klaim ini mengada-ngada dan tidak didukung fakta sejarah. “Simalungun tidak mengenal wilayah tanah adat sebab semua tanah adalah milik raja. Pejabat Partuanon di Simalungun harus memiliki garis keturunan Raja/Ningrat. Tidak pernah ada Partuanon bermarga Ambarita. Marga Ambarita dan marga Siallagan merupakan pendatang di bumi Simalungun,” tegasnya.
Sementara Dr. Corry salah seorang ketua DPP PMS yang juga rektor Universitas Simalungun menguatkan pernyataan tersebut.
Dikatakan, Universitas Simalungun telah mengadakan seminar tentang wilayah atau tanah adat di Simalungun. Para pembicara di Seminar merupakan akademisi dan pakar dari berbagai bidang disiplin ilmu termasuk ahli sejarah. Hasil seminar menunjukkan bahwa Simalungun tidak mengenal wilayah tanah adat.
Dr. Sarmedi menegaskan bahwa PMS sangat mendukung upaya pelestarian lingkungan dan akan mengadakan perlawanan apabila terjadi pengrusakan lingkungan.
Namun tidak dapat dibenarkan jika ada kelompok atau komunitas masyarakat melakukan manipulasi sejarah dengan mengaku sebagai partuanon dan pemilik wilayah adat.
DPP PMS akan meminta dukungan pewaris tujuh kerajaan Simalungun untuk memperkuat pendapat PMS dalam waktu dekat.
Untuk lebih menegaskan pernyataan ini, rapat DPP PMS ini memutuskan bahwa Pengurus Harian sesegera mungkin melayangkan surat kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo dan Ketua DPR RI untuk tidak menerima pihak-pihak yang melakukan manipulasi sejarah dengan mengklaim dirinya memiliki tanah wilayah adat di Simalungun. (*/ds)
