SIANTAR, Armadanews.id | Masyarakat Kota Pematangsiantar yang tergabung di Aliansi Masyarakat Pematangsiantar Bersama (AMSB) gelar aksi di DPRD Siantar dan Kantor Balai Kota, Kamis (02/09/2021).
AMSB yang dikoordinir Try Aditya dalam statement mengatakan, sejak kasus covid-19 meningkat di Indonesia, permasalahan sosial dan ekonomi pun turut muncul melanda masyarakat. Kemunculan pandemi covid-19 hingga sekarang ini, membuat Pemerintah mengeluarkan sederet peraturan maupun anjuran dari waktu ke waktu untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona.
Sederet peraturan yang dikeluarkan Pemerintah pada intinya adalah seputar pembatasan aktifitas masyarakat yang dianggap berpotensi menyebarkan virus Corona.
Pembatasan aktifitas masyarakat tersebut juga termasuk pembatasan kegiatan usaha dari para pelaku usaha. Di satu sisi hal ini merupakan bentuk kebijakan Pemerintah dalam hal keselamatan kesehatan masyarakat, namun di sisi lain persoalan ini jelas melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya di Kota Pematangsiantar yang tingkat penyebaran virus corona tergolong tinggi.
Belakangan, Pemerintah menetapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) secara darurat di beberapa daerah di Indonesia.
Di Kota Pematangsiantar bahkan terjadi kondisi dimana ditetapkannya PPKM Level IV oleh Pemerintah dengan bertambah ketatnya kebijakan seperti penyekatan jalan-jalan utama yang melumpuhkan perekonomian masyarakat.
Situasi ini pun memunculkan keraguan di tengah-tengah masyarakat bahwa meningkatnya level PPKM merupakan bentuk ketidakseriusan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kasus Covid-19 di Kota Pematangsiantar. Tidak adanya perhatian terhadap masyarakat yang mengalami kehancuran ekonomi, menegaskan kegagalan Walikota Pematangsiantar dalam menanggulangi bencana Covid-19 serta dampak yang diakibatkannya.
Pemerintah Kota Pematangsiantar yang seharusnya mampu memberikan bantuan kepada masyarakat, baik bantuan sosial tunai, bantuan UMKM, maupun bantuan subsidi air minum, justru sama sekali tidak pernah di laksanakan selama PPKM berlangsung.
Ketidakseriusan Walikota Pematangsiantar dalam menanggulangi Covid-19 juga terlihat pada fakta bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar tidak menyediakan tempat pemakaman khusus korban meninggal akibat Covid-19 ditambah lagi keterbatasan Rumah Isolasi Terpadu (ISOTER) yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar.
Padahal dalam menanggulangi bancana Covid-19, dibutuhkan sikap pro aktif dan revolusioner dari Kepala Daerah agar mampu meminimalisir penyebaran virus Covid-19.
Belum lagi adanya kelakuan daripada oknum DPRD Kota Pematangsiantar yang telah mempertontonkan perilaku yang tidak elok, hingga menyakiti hati rakyat Pematangsiantar.
Beredarnya foto para wakil rakyat baru-baru ini yang menampilkan kesan sedang bersenang-senang dengan memakan durian diselingi kegiatan kunker ke Aceh Tenggara yang menggunakan anggaran negara, menambahkan luka bagi masyarakat yang menderita akibat PPKM Level IV di Kota Pematangsiantar.
Melihat fakta yang terjadi ini, Masyarakat Kota Pematangsiantar melalui Aliansi Masyarakat Pematangsiantar Bersama (AMSB) menyampaikan sikap dan tuntutan secara langsung melalui aksi unjuk rasa, yakni:
Pertama, meminta Kepala Kepolisian Resor Kota Pematangsiantar agar bertindak tegas menegakkan Hukum terhadap Walikota Pematangsiantar karena dinilai melanggar kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada warga Negara dalam penanganan pandemi Covid-19.
Kedua, meminta kepada DPRD Kota Pematangsiantar untuk segera melaksanakan Hak Angket dalam rangka melakukan penyelidikan kinerja Walikota Pematangsiantar dan mempertanyakan penyebab ditetapkannya PPKM hingga sampai pada status Level IV di Kota Pematangsiantar oleh Pemerintah.
Ketiga, meminta kepada Badan Kehormatan DPRD agar segera meneliti dugaan pelanggaran kode etik terhadap para oknum anggota DPRD Kota Pematangsiantar yang mempertontonkan perilaku tidak etis dan tidak berperikemanusiaan kepada masyarakat yang lebih mengutamakan kerja di luar tugas utama dengan bersenang-senang saat memakan durian memanfaatkan kunjungan kerja ke Aceh Tenggara menggunakan Anggaran Negara. (*/AN)
