SIMALUNGUN, Armadanews.id | Dalam menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Simalungun, Bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga, SH, MH dinilai masih tersandera dengan politik balas budi dan berakibat visi misi masyarakat harus sejahtera belum terlaksana dengan baik.
Hal itu disampaikan Kristian Silitonga, SH Pengamat Kebijakan Politik dan Pemerintahan, saat berbincang dengan Armadanews.id, Minggu (10/10/2021) di Jalan Gereja, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun.
Dikatakan Kristian Silitonga, konteks otonomi daerah dalam pemilihan langsung bahwa sejatinya setiap kepada daerah mememliki persoalan yang sama. Yang membedakan adalah kratifitas dan nyali kepemimpinan.
Kepala daerah harus mampu membuat terobosan-terobosan dan tidak tersandera dengan politik balas budi serta kebijakan-kebijakan lokal. “Dengan seperangkat otoritas dan kewenangan yang dimiliki, sepanjang kewenangan diambil untuk pembangunan, Radiapoh Hasiholan Sinaga harus berani,”ujar Kristian.
Untuk Kabupaten Simalungun dikatakan Kristian Silitonga, seperti ada keragu-raguan untuk mengambil kebijakan. “Saya belum mendapatkan arah pembangunan Simalungun mau dibawa kemana. Walaupun sebenarnya visi dan misi yang diendors saat pilkada lalu tinggal diturunkan.
“Yang saya amati, Bipati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga adalah sosok yang baik, seorang pengusaha dan tidak memiliki latar belakang sebagai birokrat. Sehingga visi misi masih sulit diimplementasikan,”imbuhnya.
Jika Bupati Simalungun ragu-ragu dalam membuat kebijakan, maka arah pembangunan Simalungun kedepan akan tidak terlihat. “Bupati tidak perlu terjebak politik yang menyenangkan semua orang. Namun perlu keberanian untuk mengimplementasikan rakyat harus sejahtera. Kalau ada kritik itu hal wajar. Saya lihat bupati orang baik, kadang terlalu menjaga sekitar,” sebut Kristian.
“Pergantian pimpinan dalam proses demokrasi adalah wajar dengan pergantian rezim, pergantian kabinet. Setiap kepala daerah memiliki hak proreogatif untuk melakukan kebijakan termasuk melakukan rotasi, assessment. Yang mengherankan justru terjadi pergantian kepemimpinan namun mempertahankan orang-orang yang itu saja,” ujar Kristian sembari tertawa.
Rotasi, penyegaran itu bagian dari esensial dari kepemimpinan. Setiap pergantian kepala daerah sejatinya diikuti pergantian kabinet. Justru jika itu tidak dilakukan, saya meragukan kemampuan bupati melakukan kebijakan birokrasi.
RHS adalah sosok yang baik, namun Simalungun tidak membuthkan sekedar orang baik, namun sosok yang bisa menginisiasi dan membawa perubahan di daerah tersebut. Ini saatnya, RHS melakukan terobosan sehingga kepemimpinan Rakyat harus sejahtera bisa dinilai.
Semua pemimpin selalu mempunyai kelemahan, karena memang demokrasi bukan perkara mengelola harmoni namun menata perbedaan. Karena kalau tersandera dengan hal-hal yang remeh, bupati bisa kehilangan momentum untuk mewujudkan visi misi. Ini saatnya action. Jangan anti kritik, karena sebagai pemimpin amanah untuk Simalungun. (dos)
