PARAPAT, ARMADA NEWS.ID | Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dra. Hj. Hidayah Herlina Gusti mengelar Reses pertama, Sidang III 2011-2022.
Anggota DPRD Provsu dari Daerah Pemilihan Sumut 10 wilayah Kabupaten Simalungun-Kota Pematangsiantar itu menggelar reses di Terminal Sosor Saba Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon pada Senin (8/11-2021).
Dalam Reses tersebut dilakukan kegiatan Vaksinasi Moderna dosis 1 untuk ratusan masyarakat. Dan kegiatan vaksin dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Simalungun Lidya Saragih, tokoh masyarakat Dulaman Sinaga, tokoh agama, Lurah Parapat Rohana Sinaga, Kasi Trantip Nelson Sinaga SH , Lurah Tigaraja Darma Silalahi, Camat Girsang Maruwandi Yosua Simaibang , Kapolsek Parapat Iptu Hosea Ginting dan BhabinKamtibmas Bripka Kristop Sinaga.
Sedangkan petugas Vaksinator dokter Puskesmas Parapat dr Haposan Silalahi dan dokter RSU Parapat dr Elisabet bersama Tim. Acara Reses diawali dengan pembukaan kata sambutan oleh anggota DPRD Provsu. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab . Dan diakhiri dengan doa penutup oleh tokoh agama.
Dalam sesi tanya jawab, warga meminta agar anggota DPRD mengawal perbaikan jalan rusak Siantar menuju wisata Parapat. Kemudian memperhatikan objek wisata yang saat ini kondisinya minim kunjungan wisatawan.
Bahkan seorang petugas Kesehatan (Nakes) meminta agar gaji mereka disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Dimana selama ini mereka hanya menerima gaji hanya Rp 1 juta per bulannya.
Menangapi hal itu, anggota DPRD Provsu Dra Hj Hidayah Herlina Gusti menyampaikan, aspirasi warga yang disampaikan akan diperjuangkan.
” Memang kita akui, infrastuktur jalan khusus di Kabupaten Simalungun rusak parah, Dan lobi-lobi telah dilakukan ke pusat untuk perbaikan infrastuktur ,” ucapnya.
Terkait gaji tenaga kesehatan dibawah UMK, Kepala dinas Kesehatan Simalungun dr Lidya Saragih menjelaskan, penyebab gaji Nakes dibawah UMK disebabkan keterbatasan anggaran Pemerintah Simalungun.
“Saat ini gaji honor kita hanya Rp 1 juta sebulan, dan telah kita usulkan ke DPRD agar diperhatikan gaji honor kesehatan, kita lihat aja nanti bagaimana Badan anggaran menyikapinya,” tegasnya. (Hery Silalahi).
