HUMBAHAS,Armadanews.id | Penggunaan dana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2021 perlu diaudit oleh Inspektorat Kabupaten dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pasalnya, penggunaan dana Pilkades sebesar Rp 4,5 miliar yang bersumber dari APBD Humbahas TA 2021 diduga tidak transparan.
Sekertaris LSM Kinerja Rakyat Independen Sikapi Pemerintah (Kerista) Humbahas, Carlos Simamora kepada wartawan, Selasa (8/2) mengatakan, realisasi dana Pilkades serentak tahun 2021, bersumber dari APBD diduga ada yang tersembunyi.
Dimana, kepada wartawan, Kabid Administrasi Pemerintahan Desa (APD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak (PMDP2A) Humbahas, Jerry Silitonga mengaku tidak hafal atas belanja surat suara.
“Seorang pejabat dengan gamblang mengaku tidak hafal belanja surat suara Pilkades yang diposkan di PMDP2A. Ada dua kemungkinan atas jawaban di atas, pejabatnya tidak cakap di bidangnya atau ada yang disembunyikan atas penggunaan dana Pilkades. Ini perlu dipertanyakan,” kata Carlos.
Menyikapi hal itu, Carlos meminta auditor Inspektorat Pemkab Humbahas dan BPK daerah melakukan audit sehingga tidak menimbulkan kerugian negara.
Dia juga menguraikan, mengungkap ketidaktransparanan PMDP2A atas penggunaan dana Pilkades, pihaknya akan melakukan investigasi dan menyurati instansi terkait.
Sebelumnya, Kabid APD PMDP2A Humbahas, Jerry Silitonga kepada sejumlah wartawan di kantornya mengatakan, dalam penyelenggaraan Pilkades serentak di 85 Desa, 10 Kecamatan se-Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), 22 Nopember 2021 lalu, Pemkab setempat melalui APBD TA 2021 mengucurkan dana sebesar Rp 4,5 miliar.
Jerry menguraikan, dari Rp 4,5 miliar kucuran dana dari APBD untuk pelaksanaan Pilkades, sebanyak 2,3 miliar diberikan melalui hibah kepada 85 Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) yang menyelenggarakan Pilkades serentak. Hibah kepada penyelenggara Pilkades itu ditransfer langsung ke desa setelah PPKD di SK-kan oleh penjabat kepala desa setempat. Jumlah dana yang ditransfer ke masing-masing desa berbeda sesuai dengan jumlah PPKD.
“Komposisi PPKD disesuaikan dengan jumlah penduduk. Jumlah PPKD dalam Pilkades serentak sebanyak tujuh sampai sembilan orang. PPKD dengan jumlah tujuh orang, dana yang hibah yang ditransfer sebanyak Rp 23 juta sedangkan PPKD yang berjumlah sembilan orang dana hibah yang ditransfer sebanyak Rp 33 juta,” kata Jerry.
Dia menjelaskan, jumlah dana hibah yang ditransfer ke desa yang menyelenggarakan Pilkades sudah meliputi biaya honorer PPKD, alat tulis kantor (ATK), sewa peralatan, tenda, pengeras suara, makan/minum rapat dan SPPD. Selanjutnya, hibah pengamanan kepada TNI/Polri sebesar Rp 500 juta. Dana hibah tadi di poskan ke Polres Humbahas.
Katanya lagi, selain dana hibah yang dikucurkan ke PPKD dan TNI/Polri, dana diposkan di PMDP2A sekitar Rp 1 miliar lebih. Dana tersebut diperuntukkan untuk biaya makan/minum rapat, SPPD, pembekalan PPKD, pengadaan surat suara, baliho/spanduk, peralatan pemilihan di TPS. Sementara, kotak suara dan bilik suara dipinjam pakai dari KPUD setempat.
“Karena kotak suara serta bilik suara kita pinjam pakai dari KPU, maka dana yang sudah tertampung di Silpakan. Selain itu, biaya pelantikan kepala desa terpilih turut disilpakan. Sebab pelantikan kepala desa terpilih sudah melewati tahun anggaran berjalan,” jelasnya.
Proses pengadaan surat suara, baliho dan spanduk, Jerry mengaku bahwa pihaknya melakukan kerjasama dengan pihak ketiga kepada penyedia jasa. Pengadaan surat suara, spanduk dan baliho dilakukan melalui penunjukan langsung. “Penyediaan surat suara, baliho dan spanduk kepada pihak ketiga kita lakukan melalui penunjukan langsung kepada beberapa pengusaha di Humbahas,” ujarnya.
Khusus pengadaan surat suara, sambung Jerry, dikawal ketat pihak kepolisian mulai dari percetakan hingga pendistribusian.
Ditanya dana yang dikucurkan untuk pengadaan surat suara, mantan staf Tapemum Setdakab Humbahas itu mengaku tidak hafal. “Saya kurang hafal karena kebetulan Panitia Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) Inrawati. Tapi per lembar untuk surat suara sekitar Rp 1100. Jumlah surat suara yang dicetak sebanyak 79 ribu lembar,” tukasnya.
Sementara nominal dana yang dikucurkan untuk pengadaan baliho dan spanduk, Jerry masih enggan merinci. Dia mengatakan, baliho yang dicetak untuk 85 desa sebanyak 85 lembar dengan ukuran 3 x 4 meter. Spanduk sebanyak 170 lembar dengan ukuran 1x 5 meter. “Pencetakan spanduk sosialisasi Pilkades damai dan pencetakan baliho sebagai sosialisasi menghayokan partisipasi pemilih ketika Cakades sudah ditetapkan. Selain biaya pencetakan baliho dan spanduk, biaya pemasangan baliho diberikan kepada pemerintah desa di luar dana hibah yang sudah ditransfer ke PPKD,” tandasnya.
Ket Foto.
Kabid Administrasi Pemerintahan Desa DPMDP2A Humbahas, Jerry Silitonga, SH MM tengah angkat kaki memberikan penjelasan kepada wartawan.(Dohar Purba)
