HUMBAHAS, Armadanews.id | Dengan adanya program Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) dalam pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Dukungan itu datang dari Instansi Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan BUMN/BUMD.
Dukungan tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi pembentukan MPP yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Humbahas, Jumat (1/4/2022) yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Humbahas, Tonny Sihombing.
Dukungan bersedia bergabung menyelenggarakan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Humbang Hasundutan ini dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.
Diketahui, Instansi Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan BUMN/BUMD yang bergabung yakni, Kepolisian Resort Humbang Hasundutan, Kantor Pertanahan Humbang Hasundutan, Kantor Kementerian Agama Humbang Hasundutan, KP2KP Doloksanggul, UKK Imigrasi Humbang Hasundutan, BPJS Kesehatan Humbang Hasundutan, BPJS Ketenagakerjaan Humbang Hasundutan, BP2RD Provsu/ UPT PPD Doloksanggul, BRI KCP Doloksanggul, BNI KCP Doloksanggul, Bank Mandiri KCP Doloksanggul dan BANK SUMUT KCP Doloksanggul.
Dasar Hukum Pembentukan Mal Pelayanan Publik ini adalah, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020,Tentang Cipta kerja.
Peraturan Presiden No 89 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 Tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
Bupati Humbahas,Dosmar Banjarnahor melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Rudolf Manalu, kepada wartawan mengatakan, bahwa pembentukan MPP di daerah itu sangat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh layanan dalam satu gedung.
“Pembetukan MPP di Humbahas dapat menyederhanakan persyaratan, prosedur dan sistem pelayanan publik, dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nantinya juga akan ikut bergabung di situ (MPP-red),” terangnya.
Menurut Rudolf, dengan adanya MPP di Humbahas dapat mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah itu.
Bukan hanya itu, Rudolf juga mengatakan, berdirinya MPP di Humbahas dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan serta bebas dari pungutan liar.
“Mengintegrasikan berbagai jenis layanan publik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun BUMN. Dan yang pasti, masyarakat sudah lebih mudah untuk mengurus berbagai kepentingannya,” pungkasnya. (Dohar Purba)
