JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan ihwal pelanggaran kode etik netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu 2024.
Seperti disampaikan Staf ahli Kemendagri Togap Simangunsong dalam sambutannya pada Launching Pemetaan Kerawanan Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Manado, Sulawesi Utara Kamis (21/9/2023), yang ditayangkan langsung secara daring.
“ASN dilarang memasang spanduk, baliho, alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu serta mengadakan sosialisasi dan kampanye di akun media sosial bakal calon,” katanya.
Lanjut Togap Simangunsong, mengirimkan tautan pemberitaan tentang bakal calon peserta juga dilarang dan justru paling kerap dilakukan oleh ASN.
“Ini paling sering langsung kirim berita tanpa cross check,” sebutnya.
Selain itu, ASN juga dilarang menghadiri deklarasi peserta dan memberikan tindakan dukungan secara aktif. Juga dilarang membuat post, komentar, menyukai, atau bergabung dalam grup pemenangan peserta pemilu.
“ASN juga dilarang membuat posting, comment, like, bergabung atau follow dalam grup pemenangan bakal calon, me-posting pada media sosial atau media lainnya yang dapat diakses publik foto bersama,” ujarnya.
“Ikut dalam kegiatan kampanye sosialisasi pengenalan bakal calon. Mengikuti deklarasi bagi suami atau istri bakal calon,” tambah Togap.
Bawaslu RI sendiri mencatat ada beberapa masalah mendasar jadi penyebab kenapa masih ada ASN berlaku tidak netral di dalam pemilu atau pilkada.
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menjelaskan, masalah pertama adalah implementasi regulasi yang ada kurang mendorong efek gentar.
Selain itu juga rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang tidak dijalankan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK)
Lebih lanjut, beberapa aspek kultural hingga tekanan dari pimpinan juga tak lepas jadi faktor netralitas ASN.
“Aspek kultural dan patronase dalam birokrasi yang dominan. Tekanan dari pimpinan,” kata Lolly dalam juga dalam sambutannya pada Launching Pemetaan Kerawanan Pemilu.Tawaran yang menggiurkan dari pejabat struktural untuk mendapatkan keuntungan seperti promosi jabatan, sebaliknya bawahan tidak mampu melakukan penolakan dengan ancaman-ancaman yang ada,” imbuhnya.
Atas hal ini Bawaslu mendorong beberapa strategi dan rekomendasi seperti sosialisasi kepada seluruh ASN secara besar-besaran atau masif terkait pentingnya ASN bersikap netral baik secara daring maupun luring.
“Optimalisasi patroli pengawasan siber di media sosial. Perkuat komunikasi dan kerjasama dengan multistakeholder: KASN, Kemendagri, KemenPAN RB, kepolisian, pemerintah daerah,” katanya. (*/int)
