SIMALUNGUN – Beberapa warga Nagori Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas mempertanyakan pembangunan dan pengembangan Wisata Karang Anyer diduga tanpa musyawarah bersama masyarakat sekitar. Seperti disampaikan warga yang tak mau namanya disebutkan, Selasa (26/9) di lokasi wisata Karang Anyer.
Dikatakan warga tersebut, seharusnya masyarakat sekitar harus dilibatkan dalam bermusyawarah untuk kemajuan tempat wisata tersebut, bukan hanya kalangan Bumnag saja serta pihak Pangulu. “Karena selama ini adanya bantuan dari berbagai pihak seperti perkebunan PTPN IV Laras, Dana Desa tahun 2001, bantuan dari Provinsi Sumatera Utara dan saat ini bantuan dari salah satu Bank,” katanya.
Jika ingin memajukan nagori dikatakannya haruslah masyarakat dilibatkan agar pembangunan itu pariwisata berbasis masyarakat.
Pangulu Nagori Karang Anyer Safi’i saat
dikonfirmasi di ruangan, Selasa (26/9) mengatakan, Pemerintah Kabupaten Simalungun berusaha terus memberikan dorongan kepada masyarakat Nagori Karang Anyer dan pihak ketiga untuk mengembangkan destinasi pariwisata.
“Sehingga diharapkan muncul investor baru yang akan menyelenggarakan kegiatan pariwisata dari mulai pengelolaan destinasi pariwisata, pengelolaan dan usaha wisata yang dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat sekitar objek wisata,” ucapnya.
Dikatakannya, Pemerintah daerah juga berkomitmen memberikan layanan pariwisata yang murah dan bersahabat bagi masyarakat, Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat tersebut bertujuan untuk mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat dan kearifan lokal di Nagori Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas.
Pembangunan Wisata Karang Anyer dikatakannya adalah bantuan dari pihak Bank Mestika bekerjasama pihak OJK dan Pemerintah Kabupaten Simalungun, pihak Nagori tidak ada menerima dana dan pengerjaan langsung dari pihak Bank tersebut. “Begitu juga soal besaran anggaran kami juga tidak tahu karena ini dikerjakan tiga termin dalam setahun,” katanya.
Soal disinggung adanya informasi dikalangan warga tanpa musyawarah dengan masyarakat, menurutnya itu tidak benar adanya.
“Karena sebelumnya kita sudah bermusyawarah dengan beberapa elemen masyarakat, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan yang lainnya,” ucapnya.(Roz)
