SIMALUNGUN – Sejumlah Pangulu (Kepala Desa/Kades) se-Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun, Sumut, menyampaikan keluhan dan juga masukan terkait kondisi infrastruktur dan jaringan irigasi yang rusak.
Keluhan itu disampaikan para Pangulu kepada Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga SH MH saat memimpin langsung rapat Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompincam),
Rapat tersebut berlangsung di Balei Harungguan Kantor Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, yang diikuti oleh Forkopimca dan para Pangulu se- Kecamatan Panei, Selasa (9/1/2024).
Adapun agenda rapat ini membahas program pembangunan di wilayah Kecamatan Panei baik, baik terkait infrastruktur jalan, pertanian, lingkungan dan sektor lainnya.
Di Nagori (Desa) Sigodang Barat dan Nagori Sipoldas, ratusan hektar lahan pertanian sawah mengalami kekeringan akibat jaringan irigasi tersier putus akibat longsor sehingga air tidak dapat mengairi lahan pertanian masyarakat.
Kedua pangulu tersebut pun senada menyampaikan telah dilakukan rapat dengan masyarakat, dan masyarakat pun sepakat untuk melepas sebagian lahannya jika nantinya terkena saat perbaikan saluran irigasi tersier dilakukan.
Mendengar hal itu, Bupati Simalungun langsung menelepon pihak Pemprov Sumut untuk memohon bantuan dalam penanganan jaringan irigasi yang rusak di Kabupaten Simalungun, khusunya di kedua Nagori tersebut.
Bupati juga langsung memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pertanian untuk segera turun ke lokasi melihat kondisi irigasi tersebut tersebut.
“Tadi saya sudah mendengar adanya irigasi tersier yang putus akibat terjadinya longsor, dan Sudak berkomunikasi dengan provinsi untuk membantu menangani irigasi tersebut, serta memerintahkan BPBD dan Dinas Pertanian untuk segera meninjau,” kata Bupati.
“Mari kita bersama-sama Marharoan Bolon untuk membangun kampung halaman kita, Tano Habonaron Do Bona yang sama-sama kita cintai ini,” imbuhnya.
Selanjutnya, Bupati mengatakan bahwa Pangulu adalah kepercayaan masyarakat, dan harus memiliki keberanian untuk kemajuan nagorinya.
Menyinggung tentang adanya penebangan pohon yang berada pinggiran irigasi, Bupati meminta kepada masyarakat agar jangan pernah dilakukan.
“Kita itu harus berani melarang truk – truk yang oper tonase saat melintas di di wilayah kita, apa lagi ada yang sampai melakukan penebangan, jangan sampai ada. Ini tugas kita selaku pangulu,” ujar Bupati.
Terkait dengan kerusakan infrastruktur jalan, Bupati menyampaikan nantinya akan dilakukan penanganan sementara melalui swakelola, karena jika mengandalkan anggaran APBD tidak akan bisa terpenuhi seluruhnya.
“Para Pangulu sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. Dan saya sudah melihat sejauh mana kemampuan dalam membangun Kabupaten Simalungun di tengah- tengah keterbatasan anggaran,” kata Bupati.
Meskipun demikian, Bupati menyampaikan Pemkab Simalungun tidak akan tinggal diam. “Kita juga sudah antisipasi dan selalu berupaya melakukan komunikasi sampai ke Kementerian untuk mendapatkan anggaran agar Kabupaten Simalungun bisa di benahi secara bertahap,”sebutnya.
Untuk tahun 2024 ini, Bupati menyebutkan Pemkab Simalungun mendapatkan kucuran dana dari kementerian maupun provinsi.
“Itu semua kita dapatkan berkat kerjasama kita selama ini. Masyarakat Simalungun sangat kompak dan selalu bekerjasama dalam mengatasi berbagai persoalan di tengah-tengah masyarakat,” kata Bupati.
Oleh karena itu, Bupati mengajak agar semua selalu kompak dan mau bekerjasama untuk membangun Kabupaten Simalungun, Tano Habonaron Do Bona. “Masih banyak tugas dan PR yang harus di kerjakan,” ujar Bupati.
“Dan upaya dari Pemerintah dalam penanganan sementara jalan-jalan yang sangat kronik, itu kita lakukan dengan cara swakelola. Pemerintah akan menurunkan alat berat,”kata Bupati menambahkan.
“Kalau kita mengharapkan APBD infrastruktur jalan kita tidak akan bisa di perbaiki sekaligus. Akan tetapi, dengan cara swakelola itulah, kita bisa menanggulangi infrastruktur jalan sementara, sampai kita bisa melakukan perbaikan secara permanen,” jelas Bupati menutup. (*/ds)
