MAKASSAR – Tim Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI yang dipimpin oleh anggotanya, H. Mohammad Dawam, S.H.I., M.H., bersama Poengky Indarti, S.H., LL.M., didampingi Brigjen Pol Musa Ikipson Tampubolon, S.H., S.I.K., M.Si, Kompol Mardonna Lamtio, S.Pd, M.M., Anggi Saragih, S.Sos, dan Adityo Nugraha Martiyono, S.H., dari Sekretariat Kompolnas, melakukan kunjungan kerja ke Polda Sulawesi Selatan dalam rangka memantau persoapan pengamanan Pilkada serentak 2024 sekaligus mengklarifikasi saran dan keluhan masyarakat (SKM) pada Selasa ,11/06/2024.
Tim Kompolnas diterima Polda Sulsel yang diwakili oleh Irwasda, Kombes Pol. Ai Afriandi, S.H., S.I.K., M.M., dan didampingi oleh Karo Ops, Kombes Pol. Bambang Widjanarko, S.I.K., M.Si., dan beberapa PJU Polda. Dalam sambutannya, Kombes Pol. Ai Afriandi menyampaikan selamat datang kepada tim Kompolnas dan memohon maaf atas ketidakhadiran Kapolda dan Wakapolda yang sedang menjalankan tugas lain yang tidak bisa ditinggalkan.
Dalam kesempatan ini, Tim Kompolnas menerima paparan oleh Karo Ops dan Tim mengenai rencana pengamanan Pilkada Serentak yang tepat pada hari bersamaan dengan kunjungan Kompolnas telah ditetapkannya kesiapan awal Operasi Mantap Praja Pallawa 2024-2025 di wilayah hukum Polda Sulsel. Dalam paparannya, Kombes Pol. Bambang menjelaskan langkah-langkah yang telah dipersiapkan oleh Polda Sulsel dalam menghadapi Pilkada serentak termasuk membentuk struktur organisasi satgas binmas guna melakukan sosialisasi dan langkah antisipasi dini terkait tahapan-tahapan Pilkada yang damai dan kondusif termasuk menghindari praktik “money politik” yang potensial akan terjadi, menekankan pentingnya Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) yang telah dimulai sejak 1 Juni 2024 ini, juga telah mempersiapkan Command Center Posko Pilkada yang langsung dipantau dan dikendalikan Kapolda sebagai bentuk keseriusan persiapan pola pengamanan Pilkada serentak ini.
“Kami telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak dengan membentuk struktur organisasi satgas binmas serta berbagai langkah antisipatif yang berkaitan dengan tahapan-tahapan Pilkada termasuk membentuk Command Center Posko Pilkada yang langsung dikendalikan Kapolda,” ujar Kombes Pol. Bambang Widjanarko.
Mohammad Dawam, selaku anggota Kompolnas, mengapresiasi kesiapan Polda Sulsel dalam menghadapi pengamanan Pilkada serentak 2024 ini dengan memberi penekanan khusus yakni netralitas anggota kepolisian dalam pelaksanaan Pilkada juga antisipasi terukur atas potensi konflik horizontal antar paslon secara head to head, dimana antar paslon dan pemilihnya bersinggungan secara langsung. Oleh karenanya penting secara bersama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) di wilayah masing-masing. “Saya berharap Netralitas Anggota bisa dijaga dan seluruh instrumen pemangku kepentingan Pemilu dan Lembaga Hukum bisa dikoordinasikan dengan baik sedini mungkin, termasuk kepada Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Sulsel, KPU, Bawaslu, KPAI perwakilan untuk mengantisipasi potensi pidana pelibatan anak-anak dibawah umur dalam kampanye Paslon, Komisi Informasi Provinsi Sulsel terkait potensi Sengketa Informasi Pemilu antar Paslon, PT. TUN terkait sengketa administrasi Pemilu, Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Tinggi terkait Pidana Pemilu. Akan sangat baik jika Dirkrimum menginisiasi koordinasi antar kelembagaan diatas bisa melalui Gakkumdu, dan Harkamtibmas harus menjadi prioritas” tegas Dawam. Senada dengan saran diatas, Poengky Indarti juga menyoroti kondusifitas harkamtibmas menjelang Pilkada serentak agar tetap terjaga dengan baik. “Saya menyambut baik langkah preemtif dan preventif yang dilakukan Polda termasuk berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum lainnya agar situasi aman dan kondusif benar benar terjadi. Penindakan Hukum perlu dilakukan dalam waktu dan situasi yang tepat, agar proses tahapan Pilkada di Sulsel berjalan dengan baik,” tuturnya.
Apresiasi yang sama juga disampaikan Brigjen Pol. Musa Ikipson Tampubolon atas kesiapan Polda Sulsel dalam menghadapi tahapan Pilkada serentak 2024 ini. Beberapa penekanan yang disampaikannya diantaranya adalah bahwa data-data kerawanan konflik sosial sesuai sejarah kepemiluan di Makasar menjadi catatan penting yang sangat perlu diwaspadai dan terus diantisipasi. “Bagi Intelkam perlu mempunyai data kerawanan pemilu secara spesifik, kirka intelijen sangat menentukan agar semua potensi kerawanan bisa diantisipasi sejak dini. Sebab pemetaan kerawanan pasti dinamis tidak terpaku dan terlena pada sumber data yang menunjukkan situasi aman-aman saja,” pungkasnya. )(*/AN)
