SIANTAR – Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kota Pematangsiantar terus meningkat. Bahkan kini tertinggi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), yaitu 6,65 persen.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Ekonomi Amalia Adininggar Widyasanti ST MSi MEng PhD dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), di acara Diseminasi Kajian IPEI Studi Kasus Kota Pematangsiantar, yang dihadiri Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani SpA secara virtual dari Command Center Kantor Wali Kota Pematangsianțar, Rabu (28/08/2024) pagi.
Amalia mengatakan, IPEI merupakan suatu ukuran yang komprehensif untuk melihat dan mengukur tingkat keinklusifan pembangunan Indonesia saat ini dan ke depannya.
“Dan tentunya kita dalam rangka membangun ekonomi perlu juga memastikan pertumbuhan ekonomi ini juga menciptakan akses yang baik dan juga memastikan tidak terjadi ketimpangan,” katanya.
Ia mengucapkan selamat kepada dr Susanti beserta jajaran Pemko Pematangsiantar yang terus berupaya dalam IPEI dan sudah terintegrasi. Di mana, Pemko Pematangsiantar meraih prestasi peringkat pertama di Sumut.
“Kita melihat IPEI Kota Pematangsiantar tertinggi di Sumut dan terus meningkat, sampai sekarang 6,65 persen,” terang Amalia.
Lebih lanjut Amalia mengatakan, pembangunan ekonomi inklusif itu penting.
“Karena kita tahu terjadi sharing effect yang tidak bisa kita hindari secara ekonomi. saat ini kita sudah pulih, tetapi secara pembangunan sosial ada ketimpangan dan juga tingkat kemiskinan. Serta banyaknya pekerja yang masih bekerja di sektor informal” paparnya.
Jika dilihat proporsi pekerja yang bekerja di sektor informal sesuai data BPS, menunjukkan saat ini hampir menyentuh angka 60 persen. Angka tersebut harus bisa diturunkan,” tukasnya.
Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani SpA menyampaikan Diseminasi Kajian IPEI Studi Kasus Kota Pematangsiantar sebagai upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan. Studi ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai keadaan ekonomi saat ini. Tetapi juga menjadi cerminan dari komitmen kita untuk memastikan setiap lapisan masyarakat Kota Pematangsiantar, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat dari kemajuan ekonomi yang ada.
Rangkaian kegiatan Kajian IPEI, katanya, telah dilaksanakan sejak tahun 2023.
“Saat ini kita akan membahas hasil kajian Indeks Ekonomi Inklusif Kota Pematangsiantar. Hasil kajian ini merupakan alat yang sangat penting dalam merancang kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Melalui data dan analisis yang telah dilakukan, kita dapat lebih memahami tantangan yang dihadapi oleh masyarakat kita dan merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif,” terang dr Susanti.
Dalam kesempatan itu, dr Susanti menyampaikan, selaku Wali Kota dan atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, ia mengucapkan terima kasih atas kesediaan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah memilih Kota Pematangsiantar sebagai satu-satunya lokasi studi IPEI Tahun 2023, yang sepenuhnya bersumber dari dana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
Tidak lupa, dr Susanti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan studi tersebut.
“Kerja keras dan kolaborasi bapak dan ibu sangat berharga bagi perkembangan Kota Pematangsiantar. Semoga hasil kajian ini dapat memberikan panduan untuk pembangunan perekonomian Kota Pematangsiantar yang lebih baik lagi, dalam terwujudnya Pematangsiantar Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas,” tukas dr Susanti.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Kota Pematangsianțar Dedi Idris Harahap STP MSi dalam laporan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Rony Sinaga menyampaikan, Pelaksanaan Diseminasi Kajian IPEI Studi Kasus Kota Pematangsiantar ini dalam rangka upaya peningkatkan perekonomian Kota Pematangsiantar secara inklusif melalui Kajian IPEI yang merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui sejauh mana pembangunan ekonomi dapat memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat.
Tujuan pelaksanaan Diseminasi Kajian IPEI sebagai bentuk laporan akhir dari hasil kajian IPEI di Kota Pematangsiantar. Sehingga diperoleh masukan dan saran untuk dapat mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif di Kota Pematangsiantar.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Perencana dan Analis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasionalis. Peserta kegiatan yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwisata, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, serta dari instansi vertikal, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pematangsianțar. (*/ds)
