SIANTAR – Debat Publik Perdana Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2024 digelar oleh KPU Pematangsiantar di Hotel Grand Zuri – Kota Pematangsiantar, Senin (4/11/2024) siang. Salah satu materi debat dari panelis adalah upaya mendorong smart city dan tata kelola birokrasi pemerintahan yang sehat.
Pertanyaan yang diberikan kepada pasangan calon wali kota nomor urut 2. Mangatas Silalahi dan Ade Sandrawati Purba ini pun justru dibuktikan oleh Susanti Dewayani, dalam kinerjanya sebagai Wali Kota Pematangsiantar.
Susanti Dewayani yang merupakan calon wali kota dari nomor urut 3 menjelaskan bahwa di masanya memimpin Siantar selama 2,5 tahun terakhir, program Smart City berhasil dilaksanakan dengan menyediakan 30 Wi-fi Publik gratis dan 24 CCTV Publik gratis.
Dari segi birokrasi pemerintahan, Pemko Siantar mulai mengedepankan digitalisasi dengan mengaktifkan seluruh website dan media sosial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai sarana penyampaian informasi pemerintahan.
“Tak hanya sekadar bermanfaat bagi masyarakat, semua itu juga dapat membantu teman-teman instansi TNI-Polri. Terkait Smart City, Kota Pematangsiantar meraih predikat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan berada di angka 2,84 yang artinya baik dan tentu akan kita tingkatkan menjadi sangat baik,” kata Susanti.
Susanti pun mempersilakan masyarakat untuk mengecek sendiri web CCTV maupun Wi-Fi Publik yang sudah disediakan pemerintah untuk mengakses informasi apapun yang dibutuhkan.
“Saya rasa masyarakat kita sudah punya handphone masing-masing dan bisa mengecek sendiri Wi-Fi dan CCTV yang Pemerintah Kota Siantar sediakan,” kata Susanti.
Mangatas – Ade, sempat menyebutkan tak mengetahui adanya CCTV dan Wi-Fi Publik yang dibuat Pemko Pematangsiantar. Ia juga menjawab terkait tata kelola pemerintahan harus dilakukan dengan prinsip pelayanan prima di Kota Pematangsiantar ke depannya. Aspek pendanaan dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi topik penunjang.
“Langkah yang pertama diperlukan yakni pembenahan mental Aparatur Sipil Negara (ASN). Tidak ada intervensi pimpinan (yang terpilih) kepada ASN di lingkup pemerintahan,” pungkasnya seraya mengungkit kegagalan program Smart City yang sebenarnya terjadi di era pemerintahan sebelum Susanti Dewayani.
Sementara itu, paslon nomor urut 4, Yan Santoso – Irwan berpendapat smart city merupakan impian setiap suatu wilayah/daerah. Yan menegaskan informasi harus diketahui seluruh lapisan masyarakat dalam realisasi programnya.
“Ya, memang sih smart city sudah diidam-idamkan sejak lama setiap kota. Tapi menurut saya masih kurang dari pada keinginan masyarakat. Walaupun seperti kata Bu Susanti tadi bahwa wifi sudah ada di mana-mana, masyarakat bisa melihat melalui CCTV, kalau masyarakat tidak diberi tahu (bagaimana?). Tapi kalau masyarakat tidak tahu kapan mereka bisa lihat?” sebutnya.
Pada kesempatan yang sama, paslon nomor urut 1, Wesly – Herlina mengaku keberadaan smart city di Kota Pematangsiantar perlu ditingkatkan. Wesly pun kemudian menyinggung soal percepatan Jalan Tol menuju Danau Toba, yang dinilai tak ada kaitannya dengan tema pertanyaan terkait Smart City dan Tata Kelola Pemerintahan.
“Menurut kami tetap dan harus tetap ditingkatkan apa yang ada sekarang. Sangat sangat masih minim. Pengamatan kami berdua, Pematangsiantar menuju kota senyap. Jalan tol akan tembus menuju Parapat, senang atau tidak bisa kita contoh daerah lain, seperti Pasar Bengkel Perbaungan,” paparnya.
“Daerah itu kini senyap. Ini akan terjadi di kampung kita ini Kota Pematangsiantar. Jadi seriuslah untuk mengembangkan atau mengembalikan marwah Pematangsiantar sebagai kota pendidikan,” katanya mengakhiri. (AN)
