SIANȚAR — Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar meraih Penghargaan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah 2024 di Acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kota Pematangsiantar mendapatkan Peringkat Ketiga KPK Award Kategori Capaian Skor Monitoring Center For Prevention (MCP) dalam acara yang digelar di Auditorium Gedung Juang, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (09/12/2024).
Pemko Pematangsiantar mengikuti acara tersebut melalui zoom meeting dari Command Center Kantor Wali Kota, dipimpin Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani SpA diwakili Kepala Inspektorat Herry Oktarizal SH dan jajarannya.
Kota Pematangsiantar meraih peringkat ketiga, setelah Pemko Banda Aceh di peringkat pertama dan Pemko Surabaya di posisi kedua. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dan Pimpinan KPK Johanis Tanak.
Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi.
“Kami mendorong berbagai instansi menjadikan LHKPN sebagai instrument penting dalam pertanggungjawaban pejabat publik ke masyarakat dalam bentuk penyampaian LHKPN yang benar dan sesuai kenyataan,” katanya.
Tujuan peringatan Hakordia di antaranya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya peran serta semua pihak dalam upaya pemberantasannya. Dengan mengusung tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju” Tahun 2024 dapat menjadi momentum penting untuk Indonesia.
Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani SpA mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran yang sudah bekerja keras dan terus memberikan yang terbaik dalam memerangi korupsi.
“Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemko Pematangsiantar yang telah bekerja keras. Ini sebagai komitmen kita dalam memberantas korupsi,” kata dr Susanti.
Agenda Hakordia di antaranya kegiatan Apresiasi kepada Pemangku Kepentingan, Peluncuran Program Antikorupsi, Expo Pemberantasan Korupsi, Pameran Pelayanan Publik, Pameran Barang Rampasan, serta Seminar atau Workshop Antikorupsi. (*)
