SAMOSIR— Pemerintah Kabupaten Samosir menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) tim percepatan penurunan stunting guna menindaklanjuti penilaian Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024. Rakor dibuka secara resmi oleh Asisten I Tunggul Sinaga di Aula Kantor Bupati Samosir.
Turut hadir, Asisten II Hotraja Sitanggang, Kadis P3AP2KB Friska Situmorang, Kadis Kesehatan Dina Hutapea, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Camat dan Kampus se-Kabupaten Samosir dan berbagai stakeholder terkait.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Tunggul Sinaga menegaskan seluruh OPD harus memberi perhatian dalam penanganan stunting di Kabupaten Samosir.
Dukungan OPD dimaksudkan untuk melakukan intervensi dengan menyusun rencana langkah pencegahan kedepan.
“Rapat koordinasi tim percepatan stunting sangat penting , mari kita satukan tekad dan pelayanan memberantas stunting di Kabupaten Samosir. Sebagai leading sektor, OPD teknis harus memahami dan melaksanakan tugas fungsinya. Meletakkan secara mendasar alternatif , langkah yang akan ditempuh dalam mencegah stunting” tegas Tunggul.
OPD diharapkan merencanakan penguatan penurunan stunting yang koordinatif mulai dari desa sampai keseluruh kecamatan, sehingga lebih terencana dalam upaya penurunan stunting. Lebih lanjut diharapkan, pemanfaatan dana desa untuk digunakan dalam penanganan stunting disamping anggaran yang disediakan pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Saya yakin, para penyuluh KB, tim pendamping keluarga dan seluruh tim TPPS sudah berbuat. Kita jangan menyerah, putus asa. Lanjutkan pengabdian untuk meningkatkan kualitas hidup anak di Kabupaten Samosir” ucap Tunggul.
Dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Sumatera Utara, Aci Debby Oktori Nasution dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menyelenggarakan gerakan serentak pemberian makanan tambahan kepada 2.000-an lebih anak selama 90 hari dengan biaya Rp 15.000/anak/hari. Diharapkan Pemkab. Samosir dapat mendukung dan menyampaikan data kepesertaan.
Kata Aci, penanganan stunting perlu dilakukan intervensi spesifik, melakukan analisis situasi untuk mengidentifikasi anak-anak yang berisiko stunting. “Yang lebih penting mencegah pertambahan angka stunting. Perkembangan gizi, pemberian makanan tambahan bagi anak harus terus dipantau” kata Aci
Lebih lanjut disampaikan, Pemerintah Daerah harus mengutamakan keluarga stunting sebagai penerima JKN, sehingga anak yang mengalami stunting dapat dirujuk dan ditangani dirumah sakit. “Pemerintah daerah perlu menjalin kerjasama dengan pihak rumah sakit sebagai rujukan anak yang mengalami stunting, tentunya dengan JKN yang dimilki” katanya.
Sementara itu Ketua TP.PKK Kabupaten Samosir Ny. Kennauli A. Sinaga menyampaikan PKK akan lebih konsen dan turun langsung kelapangan melihat kelompok sasaran stunting. “Mari gotong royong agar stunting turun di Samosir. Sebagai PKK akan bekerjasama dengan OPD terkait. Antusias untuk terjun kelapangan” kata Kennauli.
Pemerintah Kabupaten Samosir saat ini melakukan pelatihan langsung penandaan (stagging) kepada operator desa, kecamatan dan kabupaten.
Stagging ini guna menghasilkan data akurat yang akan menjadi rekomendasi intervensi yang bersifat data yang diinput melaluo aplikasi WebAksi Bangsa yang terintegrasi. Aplikasi ini memuat data demografi, sasaran berbasis rumah tangga dan individu, data alokasi anggaran tematik, realisasi anggaran berdasarkan peta wilayah dan jenis intervensi, data peta kewilayahan, data kebutuhan wilayah. (*/AN)
