SAMOSIR — Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Kesehatan menggelar Pertemuan Advokasi, Koordinasi, dan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pokjanal Posyandu, Puskesmas, Camat, TP PKK, dan mitra lintas sektor dalam rangka pengelolaan Posyandu pada Transformasi Layanan Primer, bertempat di Aula Guest House 12 Bersaudara Pangururan, Selasa (15/7/2025).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir, Marudut Tua Sitinjak, dan dihadiri oleh Asisten II Hotraja Sitanggang, Ketua TP PKK Ny. Kennauli A. Sidauruk, Kadis Kesehatan dr. Dina Hutapea, Kadis P2AP3KB dr. Friska Situmorang, serta perwakilan sejumlah OPD terkait seperti PUTR, Dinsos PMD, Bappeda Litbang, Kominfo, Dikpora, Ketapang Pertanian, Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP, dan Pokja IV TP PKK Kabupaten Samosir.
Dalam laporannya, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, Mawarisa Sitinjak, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran lintas sektor dalam mengoptimalkan pelaksanaan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) sesuai dengan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Pertemuan ini juga menjadi sarana penyamaan persepsi terhadap implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, sekaligus membahas pembentukan SK Tim Pembina Posyandu Tingkat Kabupaten Samosir,” ungkap Mawarisa.
Dalam sambutannya, Sekda Marudut Tua Sitinjak menyampaikan bahwa Posyandu merupakan bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) yang dikelola dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memberdayakan serta mempermudah akses pelayanan kesehatan dasar.
Ia menjelaskan, sejak tahun 2023 pemerintah telah mencanangkan Posyandu ILP, yang melayani seluruh siklus kehidupan mulai dari ibu hamil, nifas dan menyusui, bayi dan balita, usia sekolah dan remaja, usia produktif hingga lanjut usia, serta mencakup peningkatan kompetensi pengelolaan posyandu.
Lebih lanjut, pada tahun 2024 pemerintah kembali memperkuat peran Posyandu melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, yang memperluas fungsi Posyandu menjadi Posyandu 6 Bidang SPM, mencakup sektor kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta sosial.
“Posyandu kini tidak hanya fokus pada layanan kesehatan, tetapi juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang. Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader Posyandu, dan masyarakat agar implementasi kebijakan ini berjalan optimal,” ujar Marudut.
Sekda juga menekankan pentingnya pembagian tugas yang jelas antar-OPD agar setiap instansi memiliki target kinerja yang terukur, tepat sasaran, dan tidak tumpang tindih.
Kegiatan diisi dengan penyampaian materi oleh Asisten II Hotraja Sitanggang, Ketua TP PKK Ny. Kennauli A. Sidauruk, dan Kadis Kesehatan dr. Dina Hutapea, yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat peran Posyandu sebagai ujung tombak layanan primer di masyarakat. (*/AN)
