SIANTAR — Di atas kertas, Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama disebut sebagai negara demokrasi. Keduanya menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat, menggelar pemilu secara berkala, dan menerapkan sistem presidensial. Namun di balik persamaan itu, terdapat perbedaan mendasar dalam cara demokrasi dijalankan dan dipahami.
Demokrasi, menurut Aristoteles, adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemaknaan ini masih menjadi fondasi hingga hari ini. Tapi demokrasi bukan sekadar soal pemilu lima tahunan. Ia adalah sistem nilai dan praktik yang menuntut partisipasi aktif, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas pemimpin terhadap rakyat.
Indonesia mengadopsi sistem demokrasi langsung pasca-Reformasi 1998. Pemilu digelar lima tahun sekali, dengan rakyat secara langsung memilih presiden, wakil rakyat, serta kepala daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Demokrasi Indonesia lahir dari semangat melawan otoritarianisme Orde Baru, dan karena itu sangat menekankan partisipasi rakyat sebagai elemen kunci.
Sementara itu, Amerika Serikat adalah negara demokrasi tertua di dunia yang sejak awal berdiri di atas asas konstitusionalisme dan checks and balances. Namun, ironisnya, rakyat Amerika tidak memilih presiden secara langsung. Sistem yang digunakan adalah Electoral College—di mana rakyat hanya memilih para elector, yang kemudian memilih presiden. Sistem ini telah banyak menuai kritik karena dapat melahirkan presiden yang kalah secara popular vote, tetapi menang dalam electoral vote, seperti yang terjadi pada pemilu tahun 2000 dan 2016.
Persamaan: Demokrasi sebagai Sistem Nilai
Meski memiliki jalur dan sistem yang berbeda, Indonesia dan Amerika Serikat memiliki beberapa titik temu dalam praktik demokrasinya: Pertama, Indonesia dan Amerika menganut sistem demokrasi presidensial, dengan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedua, mengakui supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Ketiga, menjamin hak asasi manusia dan kebebasan sipil, seperti kebebasan berpendapat dan berserikat. Keempat, menjalankan pemilu secara reguler dan damai, sebagai bentuk sirkulasi kekuasaan. Kelima, membangun sistem checks and balances, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Perbedaan: Demokrasi dalam Konteks Sosial-Politik
Meskipun secara prinsipil demokrasi di Indonesia dan Amerika Serikat memiliki kemiripan, dalam praktik dan struktur sosial-politiknya terdapat sejumlah perbedaan mendasar yang mencerminkan karakter dan sejarah masing-masing negara.
Pertama, perbedaan terletak pada bentuk negara. Indonesia menganut sistem negara kesatuan (unitary state) di mana kekuasaan pemerintahan secara umum terpusat di tangan pemerintah nasional. Sebaliknya, Amerika Serikat merupakan negara federal, yang memberikan kewenangan luas kepada negara bagian untuk mengatur urusan domestik masing-masing, termasuk memiliki konstitusi sendiri.
Kedua, dalam mekanisme pemilihan presiden, Indonesia menerapkan sistem pemilihan langsung oleh rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Rakyat secara langsung memberikan suaranya untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sementara itu, Amerika Serikat menggunakan sistem tidak langsung, yaitu melalui Electoral College, di mana rakyat memilih elector atau perwakilan negara bagian yang kemudian memilih presiden dalam forum khusus.
Ketiga, perbedaan signifikan terlihat dalam sistem kepartaian. Indonesia menganut sistem multipartai, yang membuka ruang bagi banyak partai politik untuk berpartisipasi dan duduk di parlemen. Sementara itu, Amerika Serikat memiliki sistem dua partai dominan, yakni Partai Demokrat dan Partai Republik, yang secara praktis mendominasi seluruh proses elektoral dan legislatif.
Keempat, dalam struktur legislatif, Indonesia memiliki dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun, fungsi dan kewenangan DPD masih sangat terbatas dibandingkan DPR. Di Amerika Serikat, Kongres terdiri dari dua lembaga yang sama kuat, yaitu House of Representatives (Dewan Perwakilan) dan Senate (Senat), yang keduanya memiliki peran sentral dalam legislasi dan pengawasan.
Kelima, penjaga konstitusi di Indonesia dijalankan oleh dua lembaga: Mahkamah Konstitusi (MK) yang khusus menangani sengketa konstitusi, serta Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan tertinggi. Amerika Serikat hanya memiliki satu institusi, yaitu Supreme Court (Mahkamah Agung), yang memiliki kewenangan luas dalam menginterpretasikan konstitusi melalui putusan preseden.
Keenam, dalam hal sistem pemilu legislatif, Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka, di mana pemilih memilih calon legislatif secara langsung dan kursi dibagikan berdasarkan proporsi suara partai. Sedangkan di Amerika Serikat digunakan sistem distrik tunggal atau First Past The Post, di mana satu calon dengan suara terbanyak di suatu distrik memenangkan kursi, tanpa mempertimbangkan proporsi suara secara nasional.
Terakhir, perbedaan juga mencolok dalam pembagian otonomi daerah. Di Indonesia, otonomi daerah diatur dan dibatasi oleh undang-undang nasional yang dibuat oleh pemerintah pusat. Sementara itu, di Amerika Serikat, negara bagian memiliki otonomi yang tinggi dan independen dalam menetapkan hukum, kebijakan, bahkan sistem pendidikan dan perpajakan mereka.
Indonesia lebih terbuka terhadap pluralisme politik melalui sistem multipartai, namun ini pula yang menjadikan demokrasi Indonesia rentan terhadap fragmentasi koalisi, politik transaksional, dan lemahnya akuntabilitas. Di sisi lain, sistem dua partai di Amerika menjamin stabilitas politik, tapi juga menyuburkan polarisasi ekstrem dan dominasi elite politik yang dekat dengan kepentingan modal.
Demokrasi Bukan Sekadar Prosedur
Tantangan besar bagi kedua negara hari ini bukan lagi pada struktur formal, tetapi pada kualitas praksis demokrasi. Indonesia menghadapi persoalan politik uang, dinasti politik, dan rendahnya literasi warga. Amerika menghadapi stagnasi politik, disinformasi, dan krisis kepercayaan terhadap institusi publik.
Demokrasi harus lebih dari sekadar prosedur elektoral. Demokrasi sejati terletak pada kesediaan rakyat untuk terlibat secara aktif dan kritis dalam kehidupan publik. Pada titik inilah, demokrasi Indonesia dan Amerika bisa belajar satu sama lain: Indonesia bisa belajar konsistensi kelembagaan dari Amerika, sementara AS bisa belajar semangat partisipasi rakyat dari Indonesia.
Penutup
Jika demokrasi adalah pohon, maka akarnya harus terus dijaga: kepercayaan rakyat, supremasi hukum, dan keberanian untuk berbeda. Tanpa itu, demokrasi bisa berubah wujud—dari alat emansipasi menjadi instrumen kekuasaan semata. Indonesia dan Amerika Serikat memang beda rupa, tetapi semangat demokrasi harus tetap sama rasa: menempatkan rakyat sebagai pusat dari segala kebijakan.
Penulis: Mahasiswa Prodi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar
