SIBOLGA– Ketua Persatuan Pekerja Kapal Ikan (PERKALIN) Sibolga – Tapteng, Binner Siahaan meminta dengan tegas para pengusaha kapal jangan mengorbankan para ABK kapal untuk mencari keuntungannya saja.
Pernyataan Ketua Pertalin Sibolga tersebut terkait adanya vidio viral baru-baru ini Bupati Tapteng melihat langsung pukat ikan melakukan aktivitas nya melanggar zona di perairan Pulau Kalimantung.
ABK dan nahkoda diharapkan jangan menjadi tumbal dalam kasus penangkapan kapal ikan yang tidak sesuai aturan khususnya dalam kasus penertiban kapal ikan modren di Perairan laut Tapteng.
Hal itu disampaikan ketua Perkalin Sibolga- Tapteng yang juga sekretaris HNSI Kota Sibolga, Binner Siahaan. Ia juga meminta APH untuk tidak hanya menitik beratkan permasalahan yang ada hanya kepada ABK ataupun nahkoda saat melakukan tindakan hukum kepada kapal pukat cincin atau Kapal Ikan yang menggunakan alat tangkap modern.
Namun bisa mengungkap siapa dalang dibalik yang memberi perintah kepada ABK dan nahkoda untuk melakukan penangkapan ikan di zona yang tidak seharusnya.
“Kalau hanya ABK yang di tindak, sampai kapan pun masalah penangkapan ikan yang tidak sesuai aturan di daerah kita ini tidak akan selesai, ” Ujarnya. Kepada Awak Media Rabu (30/7/2025).
Mantan Anggota DPRD Kota Sibolga Dari Partai Gerindra itu juga menyebut, selama ini kasus penangkapan kapal ikan modern yang terjadi semuanya berakhir dengan mengorbankan ABK ataupun Nahkoda.
“Masalahnya mereka dan keluarga nya akan kena imbasnya mau makan apa Mereka , kalau mereka tidak bekerja. Jelas mereka, para nelayan dalam posisi ini mutlak menjadi korban,” ujarnya.
Dirinya juga menyebut, akan ada ribuan warga nelayan yang akan menganggur jika kondisi ini tidak diberikan solusi oleh pihak terkait.
“Kami juga mengapresiasi, pemerhati, LSM, wartawan dan semua pihak, khususnya wakil bupati tapteng yang langsung turun tangan menghentikan kapal PI yang beroperasi di pinggiran, akhir akhir ini, ” sebutnya.
Selanjutnya, dirinya berharap agar para nahkoda kapal, yang menggunakan alat tangkap modern beroperasi seusai zona yang ditentukan. “Supaya tidak terjadi lagi konflik antar nelayan,” ujarnya mengakhiri.(JN)
