SIANTAR — Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Pematangsiantar Mendengar Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2025. Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga SH, berlangsung di Gedung Harungguan DPRD Kota Pematangsiantar, Jumat (15/08/2025).
Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul M Lingga dalam sambutannya menyampaikan atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Pematangsiantar mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025 yang bertemakan “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.
“Perayaan kemerdekaan tidak hanya mengingat dan memperingati tanggal kemerdekaan, tetapi menjadi momentum untuk menjaga api semangat perjuangan dan pengorbanan kolektif, agar bangsa ini terus bertahan dan tumbuh menjadi bangsa yang besar, sejahtera, dan maju,” katanya.
Ia mengajak menjadikan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI sebagai simbol semangat kebangsaan yang menyatukan, memiliki keyakinan untuk meraih masa depan yang lebih baik, kebanggaan menjadi bagian dari bangsa Indonesia, serta menggugah semangat kebangsaan untuk mewujudkan Indonesia maju.
Timbul mengajak untuk sama-sama mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dengan hikmat dan tekun hingga selesai.
“Momentum Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia ini, agar tetap mengobarkan semangat juang 45 untuk memacu semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadikan perbedaan sebagai kekuatan bangsa dengan mengedepankan Bhineka Tunggal Ika, dan tetap berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk memperoleh semangat kebangsaan cinta tanah air, cinta sesama, memacu diri dalam mencari kehidupan yang lebih baik, khususnya bagi aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan pemegang amanah bagi masyarakat agar melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai aturan. Juga menumbuhkan etos kerja dan semangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab demi terciptanya persatuan, rakyat sejahtera, dan Indonesia maju,” tukasnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya yang disaksikan langsung di Gedung Harungguan DPRD Pematangsiantar, menyampaikan hasil kinerja pemerintah yang sudah berjalan hampir 300 hari atau hampir 10 bulan. Tujuan Indonesia merdeka adalah untuk merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kelaparan, merdeka dari penderitaan. Negara harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Negara harus berdaulat secara ekonomi dan mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri.
“Hari ini 299 hari yang lalu, saya berdiri di sini dan diambil sumpah oleh MPR di hadapan wakil rakyat Indonesia, di hadapan rakyat Indonesia dan terutama di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, bersama Wakil Presiden Republik Indonesia. Peralihan kepemimpinan di Indonesia, diakui dunia sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik. Ini adalah bukti demokrasi kita matang dan kuat. Tidak semua negara mampu melaksanakan transisi kepemimpinan dengan baik dan lancar seperti kita,” ungkap Prabowo.
Kekuasaan, lanjutnya, harus diawasi. Kekuasaan yang tidak diawasi akan menjadi korup. Kekuasaan yang absolut akan menjadi korup secara absurd. Korupsi adalah masalah besar di bangsa ini. Perilaku korupsi ada di setiap birokrasi, ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN, ada di BUMD
“Ini bukan fakta yang harus kita tutup tutupi. Setelah 299 hari saya memimpin pemerintah eksekutif, saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita, berapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintah kita. Tanpa mau mengakui tidak mungkin kita mampu memperbaiki. Saya disumpah untuk melaksanakan perintah undang-undang dasar Republik kita. Karena itu saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintah. Itulah sebabnya pada awal tahun 2025 ini kami telah Identifikasi dan telah selamatkan Rp300 triliun uang dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan. Di antaranya anggaran perjalanan dinas luar negara dalam negeri yang begitu besar, anggaran alat tulis kantor yang begitu besar dan berbagi anggaran yang selama ini jadi sumber korupsi. Untuk itu kita lakukan efisiensi yang diperintahkan oleh UUD kita,” tegasnya.
Prabowo mengapresiasi badan gizi dan tim, kesuksesan telah melaksanakan intervensi strategis untuk memperbaiki gizi 82 juta anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil. Dalam tujuh bulan, Indonesia telah mencapai kemajuan yang membanggakan, dimana sudah 20 juta anak sekolah anak belum sekolah, ibu hamil dan Ibu menyusui sudah menerima makan bergizi gratis.
Pemerintah yang dipimpin Prabowo, bekerja keras untuk memutus ketergantungan pada impor dengan membuka jutaan hektar sawah baru di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, di Sumatera, Papua dan beberapa daerah lain. Selain melakukan ekstensifikasi kami juga melakukan intensifikasi. Seluruhnya mendorong produksi pangan di desa- desa, memotong birokrasi penyaluran pupuk yang kini langsung dari pabrik ke petani-petani dan memberi bantuan alat pertanian kepada para petani. Sehingga Indonesia bisa kembali mengekspor beras.
“Pemerintah yang saya pimpin, tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kita akan kita akan menggunakan undang-undang Dasar 1945 pasal 33 yang sudah sangat jelas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup rakyat dikuasai oleh negara. Ini warisan Bung Karno ini warisan Bung Hatta. Ini warisan Bung Syahrir. Saya yakin, mereka berada di atas kebenaran,” tegasnya.
Prabowo juga menyampaikan, upaya memutus rantai kemiskinan dengan membentuk sekolah rakyat dan sekolah unggulan. Akan dibuat 20 sekolah unggul garuda dan 80 sekolah unggul transformasi.
“Dirgahayu Republik Indonesia ke 80. Merdeka! Merdeka!” sebutnya.
Usai acara, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi mengaku siap mendukung dan menyukseskan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar yang disusun, katanya, juga telah disinergikan dengan program nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Turut hadir, Wakil Wali Kota Herlina, Wakil Ketua DPRD Daud Simanjuntak, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, sejumlah pimpinan OPD Pemerintahan Kota (Pemko) Pematangsiantar, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lainnya. (*/AN)
