SAMOSIR— Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Eliminasi Tuberkulosis melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digelar di Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri RI, Jl. Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025).
Rakor dipimpin Mendagri Tito Karnavian didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Hadir 8 Gubernur serta 193 Bupati/Wali Kota dari berbagai provinsi seluruh Indonesia.
Berdasarkan Laporan Global Tuberculosis Report 2024 mencatat Indonesia berada di peringkat kedua dunia dengan estimasi 1,09 juta kasus TBC dan 125 ribu kematian per tahun. Angka ini menegaskan urgensi percepatan penanggulangan TBC secara masif dan terintegrasi.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mempercepat eliminasi TBC. Membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah melalui kebijakan, kewenangan, dan sumber daya yang ada.
“Semua perangkat daerah harus bergerak bersama. Kemendagri akan memastikan agar penanggulangan TBC menjadi prioritas pembangunan di setiap daerah,” kata Tito
Tito yakin, dengan pengalaman Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 sebagai bukti bahwa kolaborasi lintas sektor dapat membawa bangsa keluar dari krisis. Untuk itu kata Tito, Kerjasama semua pihak menjadi kunci pemberantasan tuberculosis dengan vaksin dan obat yang tersedia. “Seharusnya kita lebih bisa bertindak tegas dan terukur. Jangan ada lagi kesenjangan pelayanan” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa percepatan eliminasi TBC merupakan salah satu program prioritas nasional (quick win) Presiden Prabowo. Ia mengingatkan bahwa TBC memiliki tingkat kematian lebih tinggi dibandingkan COVID-19.
“Sejak ditemukan, TBC telah merenggut hingga 1 miliar nyawa di dunia. Saat ini, setiap tahun terdapat sekitar 1 juta kematian global, termasuk 125 ribu di Indonesia. Artinya, setiap lima menit ada dua orang Indonesia meninggal karena TBC,” jelas Menkes.
Dari estimasi 1 juta kasus per tahun, Indonesia baru mencatat 508.994 kasus hingga 25 Agustus 2025 atau 47% dari target nasional. “Target tahun ini adalah menemukan minimal 900 ribu kasus. Begitu pasien ditemukan, pengobatan jelas tersedia. Yang terpenting memastikan pasien minum obat teratur selama enam bulan agar sembuh total dan tidak menularkan lagi,” tambahnya.
Menkes menyebutkan, cakupan Terapi Pencegahan TBC (TPT) masih rendah. Hingga Agustus 2025, baru 108.590 kontak serumah penderita TBC (sekitar 8%) yang mendapat TPT, jauh dari target nasional 72%.
“Rendahnya capaian TPT menunjukkan pentingnya dukungan lintas sektor, peningkatan edukasi masyarakat, serta optimalisasi peran pemerintah daerah untuk memperluas cakupan pencegahan,” ujar Menkes.
Dari sisi pendanaan, Menkes menegaskan bahwa dukungan anggaran sudah tersedia baik dari hibah maupun APBN. Namun, realisasi di sejumlah daerah masih rendah. Menkes meminta gubernur, bupati, dan wali kota memastikan anggaran TBC dimanfaatkan optimal untuk menemukan dan mengobati pasien.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah diminta untuk menetapkan regulasi daerah yang mendukung percepatan eliminasi TBC, Mengalokasikan anggaran memadai untuk program TBC, Memperkuat layanan kesehatan primer untuk deteksi dini dan pengobatan dan Melibatkan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta sektor swasta dalam pencegahan dan penanggulangan TBC.
Sebagaimana arahan menteri dalam rakor tersebut, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk mengatakan Pemkab. Samosir mendukung sepenuhnya upaya pemerintah pusat untuk memberantas TBC. Terutama untuk Kabupaten Samosir, akan lebih mengaktifkan tim percepatan penanggulangan TB.
“Pemkab. Samosir siap mendukung percepatan eliminasi TBC. Kita akan memperkuat sistim penanganan dengan tim percepatan penanggulangan TB di daerah” kata Ariston. (*/AN)
