SAMOSIR— Dalam rangka mengoptimalkan pemantauan dan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Sumatera Utara, Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar pengarahan dan evaluasi kepada Kasatpel, mitra, serta yayasan, di Hotel Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Jumat (6/2/2026).
Pemerintah Kabupaten Samosir komit untuk mendukung program makanan bergizi gratis. Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk mengatakan Pemkab. Samosir mendorong dan terus melakukan upaya pendirian dan penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Pemerintah Kabupaten Samosir siap mendukung penuh pendirian dan operasional SPPG di wilayah kami untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masa depan Samosir,” tegas Wakil Bupati Samosir.
Ia menambahkan, Pemkab Samosir akan memperkuat kolaborasi lintas sektor hingga pelaku UMKM dan petani lokal sebagai penyedia bahan pangan.
“Kami mendorong pemanfaatan produk lokal agar manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan gizi yang baik dan ekonomi lokal yang bergerak, kami optimistis Samosir dapat berkontribusi nyata menuju Indonesia Emas,” tutupnya
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, mengatakan kehadirannya di Sumatera Utara untuk memberikan pembenahan, semangat, serta apresiasi kepada seluruh mitra yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Sony, program MBG saat ini menjadi pembahasan hangat di berbagai kalangan. Namun ia menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program pembagian makanan, melainkan mesin penggerak ekonomi nasional.
“Program MBG adalah mesin yang menggerakkan roda ekonomi. Ada penyerapan tenaga kerja, pergerakan ekonomi petani, serta UMKM sebagai penyedia bahan pangan yang langsung diserap oleh SPPG,” ujar Sony.
Ia menambahkan, MBG memastikan seluruh anak Indonesia, baik yang tinggal di desa maupun di kota, dapat menikmati makanan bergizi dan memahami pola makan sehat.
“Semua menikmati, baik yang miskin maupun kaya. MBG mengubah mindset bangsa tentang pentingnya gizi. Dengan gizi yang baik, anak-anak kita akan jauh lebih baik dari sekarang. Inilah yang dipikirkan Presiden dalam menyiapkan Generasi Emas 2045,” katanya.
Sony juga menekankan pentingnya koordinasi, komunikasi, dan kesamaan pemahaman antara SPPG dan mitra. Secara nasional, ditargetkan 22.800 SPPG akan dibangun yang melibatkan mitra untuk melayani penerima manfaat.
Selain itu, ia mengingatkan agar tidak terjadi penumpukan sampah makanan yang dapat menimbulkan bau dan pencemaran lingkungan. Kepala daerah diharapkan mengampanyekan pengolahan sampah makanan MBG menjadi pupuk organik.
Sementara itu, mewakili Gubernur Sumatera Utara, Kepala Dinas Kesehatan Sumut Faisal Hasrini menyampaikan bahwa hingga awal Februari 2026, telah dibangun 941 unit SPPG di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Dari jumlah tersebut, 494 unit telah beroperasi.
Faisal mengakui dinamika penerbitan SLHS pada awal program cukup tinggi, namun kejadian luar biasa berhasil ditekan melalui pengawasan dan pembinaan intensif.
“Puskesmas kita libatkan untuk pengecekan rutin dan pembinaan ke SPPG. Ini bagian dari kontrol. Sumatera Utara juga telah melakukan sertifikasi kepada penjamah makanan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa Program MBG sejalan dengan misi Provinsi Sumatera Utara, yakni Kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan.
“Ini bukan semata pembagian makanan, tetapi investasi sosial ekonomi jangka panjang untuk membangun generasi unggul, memutus lingkaran stunting dan kemiskinan, serta mendorong ekonomi lokal melalui UMKM dan petani,” tegas Faisal.
Pemprov Sumut, lanjut Faisal, mendorong percepatan pembangunan SPPG di daerah, keterlibatan masyarakat lokal sebagai penyedia pangan, serta pemenuhan standar kualitas gizi.
“Kita ingin anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan kelompok rentan tidak hanya kenyang, tetapi sehat dan berkembang optimal,” pungkasnya. (*/AN)
