SIANTAR — Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn dan Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga SH mengikuti kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (DJPKN) V Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Entry meeting dipusatkan di Gedung Merah Putih BPK RI Jakarta, Kamis (02/04/2026) dan dihadiri gubernur serta ketua DPRD provinsi dari wilayah Sumatera dan Jawa. Sementara Wesly dan Timbul hadir secara daring dari Command Center Lantai 2 Balai Kota Pematangsiantar, Jalan Merdeka.
Agenda ini menjadi tahap awal dimulainya proses audit atas LKPD TA 2025. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan penyerahan surat tugas pemeriksaan oleh anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Dr H Bobby Adhityo Rizaldi SE Ak MBA CA CFE CSFA CFrA kepada para kepala daerah. Penyerahan surat tugas menjadi tanda resmi dimulainya proses pemeriksaan LKPD oleh BPK.
Bobby Adhityo Rizaldi dalam arahannya menegaskan pemeriksaan laporan keuangan tidak hanya bertujuan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun juga harus menjadi momentum dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, tetapi harus mencerminkan pengelolaan keuangan yang benar-benar transparan, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, isu penguatan kemandirian dan ketahanan fiskal daerah menjadi fokus utama pembahasan dalam entry meeting. Hal ini dinilai penting mengingat tantangan ekonomi yang dinamis serta tuntutan pembangunan daerah yang semakin kompleks. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) serta meningkatkan efisiensi belanja.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Keuangan Negara V Widhi Widayat SE MSi CA CSFA CFrA ERMAP GRCP GRCA Ak dalam laporannya menjelaskan, kegiatan ini bertujuan membangun kesamaan pemahaman antara BPK dan seluruh jajaran pemerintah daerah terkait pelaksanaan pemeriksaan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan dokumen serta dukungan koordinasi selama proses audit berlangsung.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan audit, sehingga dapat berjalan secara efektif dan tepat waktu dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Turut menyampaikan sambutan, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar SE MBA, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Drs HM Musyafak Rouf, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM, dan Gubernur DKI Jakarta Dr Ir Pramono Anung Wibowo MM.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi menyambut baik pelaksanaan entry meeting. Ia menilai kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip good governance.
Menurut Wesly, Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan serta memperkuat sistem pengawasan internal. Hal ini dilakukan guna memastikan setiap penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami mendukung proses pemeriksaan oleh BPK RI secara terbuka dan kooperatif. Ini bagian dari upaya kami meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah,” ungkapnya.
Wesly juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Ia berharap hasil pemeriksaan nantinya tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi juga rekomendasi konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang.
“Entry meeting menjadi tahapan penting sebelum dilakukan pemeriksaan terperinci terhadap laporan keuangan daerah. Melalui proses ini, diharapkan setiap pemerintah daerah dapat mempersiapkan data dan dokumen yang diperlukan secara optimal, sehingga proses audit dapat berjalan lancar dan menghasilkan laporan yang kredibel,” sebut Wesly, yang berharap Pemko Pematangsiantar dapat mempertahankan Opini WTP.
Turut hadir, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sofyan Purba SSos, Kepala Dinas Perumahan dan Kawsan Permukiman (PKP) Robert Sitanggang SSTP MSi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johannes Sihombing SSTP MSi, Plt Inspektur Haryanto Siddik SSTP, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Alwi Adrian Lumbangaol SSTP MSc, dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Urat Hatoguan Simanjuntak SKM MKes. (*/AN)
