SIANTAR — Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026. Upacara berlangsung di halaman Balai Kota Pematangsiantar, Jalan Merdeka, Senin (27/04/2026) pagi, dengan Komandan Upacara Hendra TP Simamora SSTP MSi, yang merupakan Kabag Pemerintahan Setdako Pemko Pematangsiantar.
Upacara diisi dengan pembacaan sejarah singkat Hari Otonomi Daerah oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dra Happy Oikumenis Daely. Kemudian, Wesly selaku inspektur upacara membacakan amanat tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terkait Peringatan Hari Otonomi Daerah.
Tito dalam amanat tertulisnya menyatakan peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran pemerintah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penyelenggaraan otonomi daerah.
“Otonomi daerah adalah instrumen dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air,” demikian kutipan sambutan Tito.
Peringatan Hari Otonomi Daerah yang mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, kata Tito, menegaskan keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada sinkronisasi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Lebih lanjut Tito menjelaskan, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Seperti belum optimalnya integrasi perencanaan dan penganggaran, birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil, hingga tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.
Selain itu, kurangnya kolaborasi antar daerah serta ketimpangan akses layanan dasar juga menjadi perhatian, terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil.
Untuk itu, Tito mendorong pemerintah daerah agar fokus pada peningkatan kualitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perlindungan sosial, sekaligus memperkuat stabilitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi tantangan global.
Kepala daerah juga diimbau menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, termasuk dalam mewujudkan swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, serta pengembangan kewirausahaan guna membuka lapangan kerja.
Tito menegaskan, pelaksanaan otonomi daerah harus tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan menjaga keseimbangan antara kemandirian daerah dan kepentingan nasional.
Di akhir amanatnya, Tito mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan secara efisien dan tidak berlebihan, serta memastikan penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Upacara diikuti pimpinan OPD, camat, dan para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Pematangsiantar. (*/AN,)
