Kegiatan tersebut dihadiri Plt. Ketua TP PKK Kabupaten Way Kanan, Ciunah, S.Keb., Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Way Kanan Dhelya Machiavelli, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, pengurus TP PKK Kabupaten, serta Ketua TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Way Kanan.
Bupati Ayu Asalasiyah mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Way Kanan menaruh perhatian besar terhadap keberadaan dan peran strategis TP PKK sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah melalui pemberdayaan keluarga.
Menurutnya, selama ini TP PKK telah terbukti menjadi salah satu motor penggerak pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat hingga tingkat keluarga.
Oleh karena itu, pelaksanaan Rakerda TP PKK memiliki arti penting sebagai forum evaluasi sekaligus perumusan program kerja yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di daerah.
“Rakerda ini menjadi wadah strategis bagi jajaran pengurus TP PKK Kabupaten dan Kecamatan untuk melahirkan program-program kerja yang realistis, inovatif, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata
Bupati Ayu.
Dirinya menegaskan bahwa tema Rakerda Tahun 2026, “Bergerak Bersama PKK untuk Way Kanan Mandiri dan Sejahtera”, bukan sekadar slogan, melainkan ajakan nyata untuk memperkuat kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.
Menurutnya, berbagai tantangan pembangunan masih menjadi pekerjaan bersama, di antaranya penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan keluarga, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penurunan angka kematian ibu dan bayi.
Ia meyakini bahwa berbagai persoalan tersebut dapat diatasi apabila 10 Program Pokok PKK dijalankan secara konsisten hingga tingkat keluarga dan dasa wisma.
Untuk itu, Bupati menitipkan tiga pesan utama kepada seluruh jajaran TP PKK. Pertama, fokus pada aksi nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti penguatan pola asuh anak (parenting), gerakan gotong royong, pemanfaatan pekarangan rumah, percepatan penurunan stunting, serta pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).
Kedua, memperkuat kolaborasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah agar program-program yang dijalankan dapat saling mendukung dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
Ketiga, mendorong pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam mendukung pelaksanaan program PKK, termasuk sebagai sarana edukasi, sosialisasi, promosi produk UMKM keluarga, serta peningkatan kapasitas kader PKK di era transformasi digital.
“Pemerintah Kabupaten Way Kanan berkomitmen penuh mendukung setiap langkah PKK. Kami percaya bahwa apabila keluarga-keluarga di Way Kanan kuat, maka masyarakat akan semakin sejahtera dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal,” tegasnya.
Secara khusus, Bupati Ayu juga meminta para Ketua TP PKK Kecamatan untuk menjadi koordinator aktif yang mampu memetakan kondisi wilayah, menggerakkan seluruh jenjang organisasi PKK hingga tingkat kampung dan dasa wisma, serta melakukan pembinaan kader secara berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan program PKK sangat ditentukan oleh kekuatan kader di tingkat bawah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan berbagai program pemberdayaan keluarga.
Selain itu, Bupati mengingatkan bahwa Ketua TP PKK Kecamatan juga memiliki peran sebagai Ketua Pembina Posyandu di wilayah masing-masing.
Oleh karena itu, transformasi Posyandu sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu harus terus didorong agar Posyandu tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi berkembang menjadi pusat layanan dasar masyarakat yang terintegrasi.
Bupati juga mengajak seluruh Ketua TP PKK Kecamatan untuk aktif melakukan pemetaan kondisi Posyandu di setiap kampung sekaligus memperkuat kemitraan dengan OPD terkait guna mendukung implementasi enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui Posyandu Terpadu.
Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diharapkan terus melibatkan kader PKK dalam pelaksanaan Posyandu, pendampingan ibu hamil, serta percepatan penurunan stunting. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung didorong memberikan dukungan terhadap kegiatan PKK dan Dasa Wisma melalui Dana Kampung. (Bahtiar/UIN)
