MEDAN – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera Utara, M. Mahfullah Pratama Daulay, S.STP., M.AP., yang akrab disapa Ipunk, membantah pemberitaan salah satu media daring yang menyebut adanya dugaan belanja bahan bakar minyak (BBM) fiktif di lingkungan Dispora Sumut.
Saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (29/6/2026), Ipunk mengaku menyesalkan munculnya pemberitaan tersebut. Menurutnya, informasi yang dipublikasikan tidak didahului proses konfirmasi maupun verifikasi kepada pihak yang diberitakan, sehingga berpotensi membentuk opini publik yang tidak sesuai dengan fakta.
“Saya cukup menyesalkan pemberitaan itu. Apalagi sudah muncul dua kali. Berita pertama masih menggunakan foto kantor, tetapi pada pemberitaan berikutnya sudah menampilkan foto saya secara langsung. Padahal sebelumnya tidak pernah ada konfirmasi kepada saya maupun kepada Dinas Pemuda dan Olahraga,” katanya.
Ipunk menegaskan, selama dirinya memimpin Dispora Sumut, tidak pernah ada temuan dari pemeriksaan rutin yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan sebagaimana diberitakan.
“Dispora Sumut baru saja menjalani pemeriksaan reguler oleh BPK. Seluruh administrasi dan pengelolaan keuangan diperiksa sebagaimana OPD lainnya. Saya dapat memastikan tidak ada temuan mengenai dugaan belanja BBM fiktif seperti yang diberitakan,” ujarnya.
Menurut Ipunk, tuduhan yang dipublikasikan tanpa didukung hasil pemeriksaan resmi berpotensi menimbulkan kesan yang keliru di tengah masyarakat. Karena itu, ia berharap setiap informasi yang menyangkut nama seseorang maupun institusi pemerintah terlebih dahulu diverifikasi agar memenuhi prinsip akurasi jurnalistik.
“Saya mempertanyakan, dari mana sebenarnya dasar munculnya dugaan tersebut. Kalau memang ada data, tentu silakan dikonfirmasi terlebih dahulu. Jangan sampai sebuah dugaan langsung dipublikasikan tanpa dilakukan cek dan ricek kepada pihak yang diberitakan,” katanya.
Meski demikian, Ipunk menegaskan dirinya tetap menghormati profesi wartawan dan memandang media sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Saya pada dasarnya sangat menghargai profesi wartawan. Bagi saya, media adalah sahabat pemerintah dalam memberikan informasi kepada publik. Karena itu saya memilih mengamati terlebih dahulu dan belum mengambil langkah apa pun terhadap pemberitaan tersebut,” katanya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kebebasan pers tetap harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab profesional, terutama dalam menerapkan prinsip keberimbangan dan verifikasi sebelum suatu informasi dipublikasikan.
Menurut Ipunk, apabila pemberitaan yang dinilainya tidak sesuai fakta terus berlanjut dan telah memasuki ranah pribadi sehingga berpotensi menimbulkan fitnah atau pencemaran nama baik, dirinya tidak menutup kemungkinan akan menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Saya tidak ingin berhadapan dengan media. Saya ingin tetap menjaga hubungan baik dengan insan pers. Tetapi apabila pemberitaan seperti ini terus berulang tanpa didukung fakta dan tanpa konfirmasi, tentu saya harus mempertimbangkan langkah hukum untuk melindungi nama baik saya maupun institusi,” ujarnya.
Ia berharap seluruh media tetap menjaga kemitraan yang profesional dengan pemerintah melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan menjunjung tinggi prinsip check and recheck, sehingga informasi yang diterima masyarakat benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya mengajak seluruh media untuk terus menjaga profesionalisme. Mari kita sama-sama menghormati profesi masing-masing, menjaga etika jurnalistik, dan mengedepankan verifikasi agar tidak lahir opini yang keliru di tengah masyarakat,” kata Ipunk. (*/AN)
