SIANTAR — Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn mengikuti pembahasan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026. Rakernas APEKSI menghasilkan 10 Rekomendasi Strategis Memperkuat Kota Tangguh.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, resmi menutup Rakernas XVIII APEKSI Tahun 2026 di Grand City Hall Medan, Kamis (02/07/2026). Rakernas menghasilkan berbagai rekomendasi strategis bagi pembangunan perkotaan sekaligus mempertegas komitmen sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan pembangunan nasional.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi mengatakan, materi yang disampaikan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi referensi strategis dalam memperkuat arah pembangunan Kota Pematangsiantar agar tetap sejalan dengan kebijakan nasional.
Menurut Wesly, arahan tersebut menjadi penguatan bagi Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dalam mempercepat pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat konektivitas, pelayanan publik, daya saing ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.
“Rakernas APEKSI menjadi ruang strategis bagi pemerintah kota untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Berbagai masukan yang disampaikan pemerintah pusat menjadi bekal penting bagi Kota Pematangdiantar untuk terus bergerak menuju kota yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras,” tuturnya.
Keikutsertaan Wesly dalam seluruh rangkaian Rakernas APEKSI XVIII menegaskan komitmen Pemko Pematangsiantar untuk terus membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, sekaligus memastikan setiap kebijakan pembangunan di Kota Pematangsiantar mampu menjawab tantangan perkotaan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pembangunan kota-kota yang tangguh hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, Rakernas APEKSI merupakan forum strategis karena mempertemukan para wali kota yang memahami secara langsung kebutuhan dan persoalan masyarakat di daerah.
“Kami ingin membangun semangat kolektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kota-kota yang tangguh akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan Indonesia,” ujarnya.
Ia mengatakan, kawasan perkotaan saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai arus urbanisasi, meningkatnya kepadatan permukiman, kemacetan, pengelolaan sampah, banjir, hingga kesenjangan sosial dan ekonomi. Karena itu, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi harus terus diperkuat untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, mengurangi ketimpangan pembangunan, sekaligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Selain infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya pendekatan berbasis riset, inovasi, dan teknologi dalam pembangunan kota. Ia berharap APEKSI terus menjadi wadah bagi pemerintah kota untuk saling belajar, bertukar pengalaman, serta memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan pembangunan perkotaan.
Mengusung tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat”, Rakernas APEKSI menghasilkan 10 Rekomendasi Strategis sebagai suara bersama pemerintah kota dalam memperkuat pembangunan perkotaan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.
Rangkaian kegiatan Rakernas XVIII APEKSI yang diselenggarakan 28 Juni–4 Juli 2026 menjadi ruang kolaborasi bagi pemerintah kota untuk bertukar pengalaman, memperkuat jejaring, dan merumuskan solusi atas berbagai tantangan perkotaan.
Selain Rakernas sebagai forum strategis organisasi, rangkaian kegiatan diisi Youth City Changers (YCC), Ladies Program, Forum Kepala Bappeda, Forum Lingkungan Hidup, Forum Komunikasi Digital (Komdigi), Forum Pangan, Forum Bisnis dan Investasi, Karnaval Budaya Nusantara, hingga Indonesia City Expo (ICE).
Berbagai forum tersebut memperkaya pembahasan mengenai isu-isu strategis, mulai dari ketahanan fiskal, pembangunan infrastruktur, transformasi digital, ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik, yang kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi bersama Rakernas XVIII APEKSI.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, menegaskan komitmen seluruh pemerintah kota yang tergabung dalam APEKSI untuk mengawal dan memastikan Program Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto berjalan optimal di daerah.
Eri menegaskan Rakernas APEKSI tidak sekadar menjadi forum koordinasi antar kepala daerah, tetapi juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyampaikan aspirasi yang dapat menjadi bahan penyusunan kebijakan di setiap daerah.
“Kami ingin sampaikan bahwa kami melakukan kegiatan ini tidak sekadar Rakernas. Tapi bagaimana kami meminta anak muda-anak muda yang di setiap kota, untuk memberikan masukan kepada kami sebagai kepala daerah sebagai wali kota di Rakernas ini,” kata Eri.
Melalui forum YCC, para perwakilan anak muda menyampaikan berbagai harapan maupun keresahan yang kemudian diakomodasi sebagai bagian dari pembangunan di masing-masing daerah.
“Karena itu ada utusan anak muda, mereka menyampaikan keinginan, mereka menyampaikan kegalauan. Maka kami mengakomodir itu untuk menjadi bagian pembangunan kami di masing-masing kota kami,” ujarnya.
Menurutnya, APEKSI juga berperan sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam mengawal berbagai kebijakan nasional. Oleh karena itu, para wali kota tidak hanya mendukung program pemerintah, tetapi juga menyampaikan kondisi riil di lapangan beserta solusi agar implementasi kebijakan berjalan lebih efektif.
“Karena kami di APEKSI ini mendukung penuh PSN, mendukung penuh kebijakan Presiden. Tetapi kami ingin menyampaikan apa sebenarnya yang terjadi di bawah. Sehingga kami juga akan memberikan masukan, solusi, sehingga program Pak Presiden, PSN ini bisa berjalan dengan baik dan lancar di tempat kami,” tuturnya.
Sebagai contoh, Eri menyinggung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, keterlibatan pemerintah kota menjadi faktor penting dalam memastikan program tersebut berjalan sesuai sasaran.
“Ketika kami dilibatkan, seluruh wali kota ini untuk memastikan siapa yang berhak menerima itu tanggung jawabnya wali kota. Setelah itu SPPG semua berjalan, itu tugas kami sebagai kepala daerah, sebagai kepanjangan tangan dari presiden,” katanya.
Berbagai pembahasan dalam Rakernas mencakup penguatan ketahanan fiskal daerah, penataan kebijakan ASN, percepatan pembangunan infrastruktur, transformasi digital pemerintahan, pengelolaan lingkungan dan persampahan, ketahanan pangan, penguatan ekonomi lokal, penataan ruang dan kerja sama antardaerah, penguatan kepastian hukum, hingga peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan kota.
Melalui sidang pleno, seluruh pemerintah kota yang hadir kemudian menyepakati 10
rekomendasi Rakernas XVIII APEKSI, yaitu: Penguatan kapasitas fiskal dan reformasi hubungan keuangan pusat-daerah; Penataan kebijakan ASN, PPPK, dan fleksibilitas belanja daerah; Penguatan tata kelola program strategis nasional di daerah; Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah; dan Transformasi tata kelola pemerintahan dan digitalisasi layanan publik.
Kemudian, Penguatan ketahanan lingkungan dan kota berkelanjutan; Penguatan ekonomi lokal dan pembangunan inklusif; Penguatan tata ruang, kerja sama daerah, dan pembangunan kewilayahan; Penguatan advokasi hukum dan kepastian regulasi; serta
Pelibatan generasi muda dalam pembangunan kota secara berkelanjutan.
Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, menyampaikan rekomendasi tersebut
merupakan hasil konsolidasi berbagai forum dan pembahasan selama Rakernas.
Menurutnya, pemerintah kota memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, sehingga masukan yang dirumuskan dalam Rakernas diharapkan menjadi bagian dari penguatan kebijakan nasional.
Rakernas XVIII APEKSI menegaskan ketangguhan kota tidak hanya berkaitan dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana, tetapi juga mencakup ketahanan fiskal, pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan ekonomi, transformasi digital, pengelolaan lingkungan, serta kolaborasi antarpemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Sebanyak 88 wali kota, 4 wakil wali kota, 2 sekretaris daerah, dan 1 kepala bappeda hadir dalam Rakernas XVIII APEKSI mewakili 98 kota anggota APEKSI. Karnaval budaya melibatkan sekitar 2.800 peserta, sementara Indonesia City Expo dan bazar menghadirkan 375 pelaku UMKM. Pemko Medan memperkirakan penyelenggaraan Rakernas akan mendorong perputaran ekonomi hingga sekitar Rp72 miliar.
Sebanyak 10 rekomendasi yang dihasilkan menjadi agenda advokasi APEKSI kepada pemerintah pusat sebagai bentuk komitmen bersama pemerintah kota untuk mewujudkan kota-kota yang semakin tangguh, inklusif, dan berdaya saing, sejalan dengan semangat “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat. (*/AN)
