SIANTAR — Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah berbasis teknologi informasi melalui Peningkatan Kualitas Layanan Publik. Upaya tersebut melalui Dashboard Satu Data Kota Pematangsiantar sebagai Platform Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Data untuk Mendukung Integrasi Layanan, Monitoring Kinerja, dan Penyusunan Kebijakan secara Real Time, sebagai Rancangan Proyek Perubahan Diklat Pelatihan Kepemimpinan Nasional pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Pematangsiantar melaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Mendukung Dashboard Satu Data untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik. Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Dinas Kominfo Kota Pematangsiantar, Jalan WR Supratman, Selasa (07/07/2026) siang.
Kegiatan tersebut dihadiri Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dra Happy Oikumenis Daely, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Subrata Nata Lumbantobing SSTP MSP, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pematangsiantar Ratna Ulih Naibaho SE MSi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Alwi Adrian Lumban Gaol SSTP MSc, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Arri Suaswandhy Sembiring SSTP, MSi, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Herbet Aruan SPd MH, Kepala Dinas Pariwisata Hamzah Fanshuri Damanik SSTP MSi, serta Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdako Sari Dewi Rizkiyani Damanik SSTP MSP.
Dalam arahannya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Subrata Nata Lumbantobing menyampaikan, di era perkembangan teknologi saat ini, validitas data menjadi kebutuhan penting bagi Pemko Pematangsiantar dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, inovasi Dashboard Satu Data diharapkan mampu membantu Pemko Pematangsiantar dalam melakukan monitoring kinerja, merumuskan kebijakan berbasis bukti atau evidence based policy, serta menjadi dasar dalam tata kelola data di lingkungan Pemko Pematangsiantar.
“Harapannya, data dari inovasi Dashboard Satu Data ini dapat dipakai sebagai bahan rapat dalam merumuskan kebijakan di Kota Pematangsiantar, sehingga pendapatan daerah dan penggunaan anggaran Pemerintah Kota Pematangsiantar dapat semakin optimal,” ujarnya.
Ia juga berharap seluruh perangkat daerah yang hadir dapat mendukung inovasi tersebut sebagai bagian dari upaya transformasi Satu Data di Kota Pematangsiantar.
Sementara itu, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Happy Oikumenis Daely menekankan pentingnya keberlanjutan inovasi. Ia berharap proyek perubahan ini tidak hanya berhenti setelah kegiatan pelatihan selesai, tetapi benar-benar dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat nyata bagi Pemko Pematangsiantar serta masyarakat.
Senada dengan itu, Kepala BPKPD Alwi Adrian Lumban Gaol, juga menyampaikan dukungannya terhadap inovasi tersebut. Menurutnya, Dashboard Satu Data diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam integrasi layanan digital di Kota Pematangsiantar. Sehingga ke depan dapat memudahkan masyarakat, terutama dalam pengurusan pajak dan perizinan.
Kepala Dinas Kominfo Kota Pematangsiantar Johannes Sihombing SSTP MSi menyampaikan harapannya agar seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan inovasi ini. Menurutnya, keberhasilan Dashboard Satu Data membutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah agar dapat membawa perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Pematangsiantar.
“Dukungan dari seluruh stakeholder sangat dibutuhkan agar inovasi ini tidak hanya menjadi rancangan, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata dan memberi dampak positif bagi peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar,” ujar Johannes.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan rancangan proyek perubahan. Dilanjutkan sesi foto bersama seluruh peserta yang hadir.
Melalui kegiatan ini, Pemko Pematangsiantar menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital, penguatan tata kelola data, integrasi layanan, serta penyusunan kebijakan berbasis data yang akurat, terpadu, dan real time. (*/AN)
