SIMALUNGUN — Bupati Simalungun Dr H Anton Achmad Saragih menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Simalungun, Selasa (10/11/2026) di Gedung DPRD, Pamatang Raya, Sumatera Utara.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sugiarto, SE, dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora, Asisten Administrasi Umum, Roganda Sihombing, jajaran pimpinan perangkat daerah, unsur terkait, insan pers, LSM, dan undangan lainnya.
Dalam nota pengantarnya, Bupati menjelaskan penyusunan Ranperda APBD TA 2027 merupakan bagian penting perencanaan pembangunan daerah guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang terarah, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepentingan masyarakat. Penyusunan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pemerintah daerah menyusun rancangan ini dengan memperhatikan prioritas kebijakan nasional, yaitu swasembada pangan, pendidikan, program Makan Bergizi Gratis, serta pembenahan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Bupati menyampaikan bahwa kebutuhan pembangunan semakin meningkat, sementara kemampuan fiskal daerah menghadapi tantangan, termasuk penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Berdasarkan surat Kementerian Keuangan tanggal 29 September 2026, alokasi TKD Simalungun TA 2027 direncanakan sebesar Rp 1.844.329.797.000,00 atau berkurang Rp 88.459.299.000,00 dibanding tahun 2026.
Prinsip utama penyusunan anggaran ialah “pendapatan yang realistis, belanja yang berkualitas, pembiayaan yang terukur, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel”. Secara rinci, proyeksi keuangan TA 2027:
‑ Pendapatan daerah: Rp 2.403.592.358.120,00
‑ Belanja daerah: Rp 2.417.177.381.532,00
‑ Defisit anggaran: Rp 13.585.023.412,00
‑ Pembiayaan: penerimaan Rp 17.585.023.412,00 dan pengeluaran Rp 4.000.000.000,00
Kondisi penurunan alokasi TKD ini menuntut penetapan skala prioritas, optimalisasi pendapatan daerah, serta penggunaan anggaran secara efektif dan berkelanjutan. Bupati berharap pembahasan Ranperda APBD dapat berjalan komprehensif, lancar, dan tepat waktu.
“APBD bukan sekadar kumpulan angka, melainkan amanah rakyat yang harus dipertanggung jawabkan. Setiap program dan rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Bupati.
Pemkab Simalungun berkomitmen mewujudkan anggaran yang sehat secara fiskal, tepat sasaran, efisien, akuntabel, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi “Bersama Semangat Baru Simalungun Menuju Simalungun Maju”.
Dengan sinergi pemerintah daerah dan DPRD, APBD TA 2027 diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat kemajuan daerah secara berkelanjutan.(*/AN)
