LAMPUNG BARAT, ARMADANEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pimpinan Kementerian Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan peluncuran indikator MCP tahun 2023, yang berlangsung di Hotel Ritz Jakarta Mega Kuningan.
Dalam kesempatan itu, Penjabat (Pj) Bupati Lampung Barat Drs. Nukman M.M didampingi Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Adi Utama, Asisten, Staf Ahli Bupati dan Kepala Perangkat Daerah mengikuti melalui zoom meeting, bertempat di ruang Rapat Pesagi Setdakab, Selasa (21/03).
Dalam laporannya, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Republik Indonesia (RI) Didik Widjanarko menjelaskan, tujuan dilakukannya kegiatan tersebut salah satunya sebagai langkah pencegahan strategi pemberantasan korupsi.
Dirinya mengatakan, upaya pemberantasan korupsi daerah diharapkan dapat dilakukan minimal pada delapan area yakni perencaan dan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan, manajemen Aparat Sipil Negara (ASN), optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah dan tata kelola desa.
“Tata kelola korupsi daerah bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dalam melakukan tranformasi nilai dan praktik pemerintahan untuk terciptanya tata kelola Pemerintah yang baik sehingga mencegah dan mampu menurunkan praktek korupsi,” jelasnya.
Pada tahun 2023 KPK telah menentukan titik fokus program koordinasi pencegahan korupsi pada delapan area, 30 indikator dan 63 sub indikator.
“Berhubungan dengan hal tersebut sebagai penegasan dan penguatan komitmen bersama baik KPK, Kemendagri, BPKP dan Pemerintah Daerah yang diharapkan menjadi indikator MCP maka perlu adanya rapat koordinasi pimpinan, Kementerian Lembaga dan program pemberantasan korupsi,” ungkapnya.
Sementara, Pj. Bupati Nukman mengatakan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam hal ini mendukung penuh program pemberantasan korupsi, sebab kata dia, Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas.
“Pada hari ini kita mengikuti Rakor pimpinan kementerian lembaga program pemberantasan korupsi Pemerintah Daerah dan peluncuran indikator MCP tahun 2023 yang di gelar KPk sebagai salah satu upaya dalam memberi dukungan terhadap program pemberantasan korupsi,” katanya.
Bupati Lampung Barat juga menyampaikan apresiasi kepada KPK atas kegiatan pendampingan MCP dan telah berupaya melakukan pencegahan korupsi.
“Saya sampaikan apresiasi dan terimakasih bahwa Program pencegahan pemberantasan korupsi yang diinisiasi dan difasilitasi oleh KPK selama ini sangat membantu Pemerintah dalam menciptakan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” pungkasnya. (RZ).
