MEDAN– Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, SH, menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Provinsi Sumatera Utara dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Bertempat Aula Inna 2 Hotel Grand Inna Lt. Dasar Jl. Balai Kota No. 2 Kesawan Medan, pada hari Rabu (14/05/2025).
Rapat Koordinasi Penanganan Jalan dan Jembatan Sumatera Utara ini dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, yang dalam sambutannya mengatakan, mengajak semua pihak berkolaborasi menangani jalan di Sumut. Penanganan jalan Sumut, memiliki tantangan tersendiri yaitu panjang hingga lanskap wilayah yang beragam.
Untuk diketahui, jalan provinsi memiliki panjang total 3.005,65 km. Dari jumlah tersebut, sekitar 56% dalam kondisi baik, 21,81% dalam kondisi sedang, 4,78% mengalami kerusakan ringan, dan 17% dalam kondisi rusak berat. Sementara itu jalan kabupaten/kota memiliki panjang total mencapai 35.379,07 km, atau sekitar 86% dari total jaringan jalan di Sumut.
Lebih Lanjut Wakil Gubernur Sumatera Utara menyampaikan, di sinilah pentingnya koordinasi, sinergi, dan inovasi antara seluruh pemangku kepentingan. kita harus mampu menyusun skala prioritas yang tepat, memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal, serta menjajaki berbagai alternatif pembiayaan lainnya seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dana corporate social responsibility (CSR), dan dukungan dari mitra strategis lainnya.
Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi adalah masih banyaknya ruas jalan yang mengalami kerusakan atau belum memenuhi standar pelayanan minimal. Hal tersebut berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat dan daya saing daerah.
Menutup sambutannya Wakil Gubernur Sumatera Utara menuturkan, sesuai arahan Gubernur Sumut Bobby Nasution, infrastruktur jalan dan jembatan menjadi komponen vital dalam mendukung pembangunan daerah. Keberadaan infrastruktur yang layak dan terintegrasi berperan besar dalam memperlancar arus distribusi barang dan jasa, membuka akses antarwilayah, serta mendukung kegiatan perekonomian masyarakat.
Pembangunan jalan dan jembatan juga secara langsung berkaitan dengan peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, serta pengembangan wilayah tertinggal dan terisolir.
Sementara itu Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja juga menyebutkan kolaborasi merupakan hal penting dan strategis dalam penanganan jalan dan jembatan di Sumut. Untuk itu, Ia mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan perusahaan lain yang beroperasional di Sumut.
“Kami percaya perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tidak bisa berjalan sendiri, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha. Demi memunculkan konektivitas wilayah yang lebih merata dan aman.”
Turut hadir pada pembukaan rapat tersebut para Bupati dan Walikota se-Sumatera Utara.(JN)
