PANDAN– Keseriusan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, SH, MH dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Efendi dalam menghadapi Praktek Illegal Fishing yang terjadi di Perairan Kabupaten Tapanuli Tengah tidak hanya sekedar wacana, seusai mendengarkan langsung keluhan para Nelayan beberapa hari yang lalu tepatnya pada hari Sabtu (14/06/2025) di Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan.
Bupati Tapanuli Tengah dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah langsung melaksanakan Diskusi dan mencari solusi atas keluhan para Nelayan dengan Berbagai Stakeholder. Kegiatan Diskusi Illegal, Underported and Unregulated (IUU) Fishing dilaksanakan di Ruang Rapat Cendrawasih Kantor Bupati Tapanuli Tengah, pada hari Selasa (17/06/2025).
Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, SH, MH dalam sambutannya menyampaikan Hari ini kita hadir di tempat ini untuk melakukan diskusi ataupun koordinasi karena adanya tindakan Illegal Fishing yang sudah terjadi sejak lama di area perairan Kabupaten Tapanuli Tengah baik itu Pukat Trawl, bom ikan dan ada istilahnya air emas, dengan kejadian ini seakan-akan Pemerintah tidak hadir di tengah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kami sadar kewenangan daerah hanya sebatas di wilayah pantai tetapi Pemerintah Daerah memiliki hak untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lainnya baik vertikal maupun dengan pihak-pihak Kementerian Pusat sehingga kegiatan ini terlaksana untuk mencari solusi dari permasalahan yang dialami oleh masyarakat sehingga masyarakat merasa pemerintah hadir dalam permasalahan mereka.
Dengan kehadiran Pemerintah dan Negara maka akan meminimalisir tindakan Illegal Fishing ini. Makanya kita sebagai Pemerintah harus hadir dan stakeholder terkait, agar tindakan konflik yang terjadi masa lampau tidak terulang kembali, maka harus kita antisipasi bersama sama sejak dini.
Pada kesempatan ini juga, Sabahar Hairi Simanjuntak perwakilan nelayan dari Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat mengeluhkan Kegiatan Ilegal Fishing ini.
Masyarakat Nelayan Pak, sekarang sudah menjerit dan merasakan di Rugikan akibat dari Tindakan Ilegal Fishing ini. Berbagai upaya dilakukan secara swadaya dengan membuat Rumpon di laut dengan harapan agar Nelayan mendapatkan ikan, tetapi itu semua sudah rusak karena tindakan ilegal ini. Bagaimana kami menghidupi keluarga kalau ikan yang ditangkap tidak ada.
Lain Halnya Dengan Tokoh pemuda Sibolga dan Tapteng Andre Malau Dihadapan Bupati dan Wakil bupati Tapteng Meminta Dengan Tegas Pemkab Tapteng Untuk Segera Membentuk Satuan Tugas (Satgas ) Khusus Memberantas Kegiatan Ilegal Fishing Di Wilayah Perairan Tapteng Sekitarnya .
Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Bupati Tapanuli Tengah mengajak Semua Stkakeholder terkait, Mari kita bersama-sama menjalankan tugas kita masing-masing, untuk menjaga perairan kita ini. Kita harus tegas dalam melakukan tindakan ini, walaupun Kapalnya punya Izin tetapi Areal Tangkapnya tidak sesuai maka ini juga Illegal Fishing. Kita harus bersama sama melawan tindakan para mafia Illegal Fishing ini. Negara tidak Boleh kalah melawan para mafia ini. Karena yang dirugikan tidak hanya para nelayan saja, tetapi Ekosistem laut kita juga rusak akibat tindakan ilegal ini.
Turut Hadir Sekretaris Daerah kabupaten Tapanuli Tengah, Danlanal Sibolga, Kepala PSDKP Lampulo Aceh, Kepala PPN Sibolga, Kepala Syahbandar PPN Sibolga, Kadis Kelautan Kabupaten Tapanuli Tengah, Mewakili Kadis Kelautan Provinsi Sumatera Utara, Ketua HNSI Sumatera Utara, Ketua HNSI Kabupaten Tapanuli Tengah, Ketua KNTM Sibolga-Tapanuli Tengah, para Perwakilan Nelayan serta Tamu undangan lainnya.(JN)
