SIMALUNGUN — Bupati Simalungun, Dr H Anton Achmad Saragih bersama Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Muhammad Bobby Afif Nasutian dan Bupati/Walikota se-Sumatera Utara mengikuti pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia (PKP RI), Muruarar Sirait.
Pertemuan yang berlangsung di Wisma Mandiri, Kementerian PKP, Jakarta itu membahas program 3 juta rumah, khususnya alokasi rumah subsidi di Sumatera Utara (Sumut), Selasa (1/7/2025).
Untuk mendukung program tersebut Kementerian PKP RI menetapkan 15.000 unit KPR FLPP subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sumatera Utara.
Hal ini juga bagian dari upaya untuk mencapai target nasional sebanyak 350.000 unit rumah subsidi tahun 2025, dan merupakan rekor tertinggi sejak program ini diluncurkan .
KPR FLPP adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, sebuah program subsidi pemerintah untuk membantu MBR memiliki rumah pertama melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan suku bunga rendah dan uang muka ringan.
Sebagai langkah tindaklanjut daerah, Gubsu, Muhammad Bobby Afif Nasution menyambut baik dan menginisiasi pembentukan tim monitoring-evaluasi, serta memastikan penggunaan Bank Sumut sebagai penyalur FLPP.
Bank Sumut juga menyediakan layanan gratis untuk biaya provisi, notaris, dan administrasi bagi KPR FLPP subsidi.
Menteri PKP RI, Mauarar Sirait menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.
Selain itu, Menteri PKP juga mengingatkan kepada kepala daerah untuk tidak hanya fokus kepada ASN atau pekerja formal, tetapi juga masyarakat berpenghasilan tidak tetap seperti tukang becak, pedagang, dan lainnya.
Dalam konteks Program 3 Juta Rumah 2025, pemerintah pusat menetapkan target nasional sebanyak 350.000 unit KPR subsidi melalui skema FLPP dicanangkan pada tahun ini, yang ditetapkan Presiden RI, Prabowo Subianto sebagai realisasi terbanyak hingga saat ini .
Untuk APBN 2026, Menteri PKP bahkan sudah mengusulkan 500.000 unit rumah subsidi, plus renovasi 2 juta rumah tidak layak huni .
Dalam pertemuan itu, juga dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memory of Understanding/MoU) antara Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan pemerintah kabupaten/kota se‑Sumut, disaksikan oleh Kepala BPS.
Pertemuan ini merupakan langkah nyata sinergi pemerintah pusat dan daerah daerah Sumut untuk mempercepat distribusi 15.000 unit rumah subsidi, menghilangkan biaya administrasi untuk meringankan beban masyarakat, dan Memastikan program mencapai masyarakat non‑formal dan informal.(*/AN)
