SIMALUNGUN – Komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kembali ditegaskan melalui kerja sama solid antara Polres Simalungun dan Pemerintah Kabupaten Simalungun. Upaya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menjadi prioritas utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan transparan.
Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih, S.E., M.M., dalam rekaman video pernyataanya di Pematang Raya, Kabupaten Simalungun pada hari Minggu (20/7/2025) sekira pukul 13.00 WIB, mengungkapkan pentingnya dukungan seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder dalam mewujudkan cita-cita mulia ini.
“Dukungan seluruh lapisan masyarakat dan stake holder dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Polres Simalungun dan menuju WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja instansi pemerintah yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani,” ujar Bupati Saragih dengan tegas.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) adalah predikat awal yang harus dicapai, sedangkan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) merupakan predikat yang lebih tinggi yang dapat diraih setelah berhasil memperoleh status WBK.
Sementara itu, Kabag Ren Polres Simalungun AKP Tugono, SH., ketika dikonfirmasi pada hari yang sama sekira pukul 16.20 WIB, menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program pembangunan zona integritas ini.
“Polri untuk masyarakat melalui kegiatan profesional dalam pengamanan kamtibmas di wilayah hukum Polres Simalungun akan terus kami jalankan dengan sepenuh hati,” ucap AKP Tugono dengan penuh semangat.
Kegiatan profesional Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kabupaten Simalungun telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Berbagai program preventif dan represif dilaksanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan daerah.
Program Zona Integritas yang digagas ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi nasional yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Inisiatif ini tidak hanya melibatkan aparatur pemerintah, tetapi juga mengundang partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.
Kerja sama sinergis antara Polres Simalungun dan Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam membangun zona integritas ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Dengan dukungan penuh dari masyarakat dan para pemangku kepentingan, target pencapaian WBK dan WBBM semakin terbuka lebar.
Langkah konkret yang akan dilakukan meliputi peningkatan transparansi dalam pelayanan publik, penguatan sistem pengawasan internal, serta pemberdayaan masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah. Polres Simalungun berkomitmen untuk mendukung penuh setiap program yang mengarah pada terciptanya good governance di wilayah hukumnya.
Masyarakat Simalungun menyambut baik inisiatif ini dan berharap program zona integritas dapat berjalan dengan lancar serta memberikan dampak positif bagi pelayanan publik yang lebih berkualitas. Komitmen bersama untuk membangun Simalungun yang bersih, transparan, dan melayani telah menjadi tekad bulat seluruh komponen masyarakat di bumi Habonaron do Bona ini.
