SIMALUNGUN — Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga, mewakili Bupati Simalungun, bersama Ketua DPRD Simalungun, Sugiarto menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
Rakornas ini berlangsung pada 26–28 Agustus 2025 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan mengusung tema: “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Astacita.”
Rakornas dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya produk hukum daerah sebagai instrumen utama dalam menciptakan kepastian hukum serta memperbaiki iklim investasi di seluruh wilayah Indonesia.
Turut hadir dalam kegiatan ini para pejabat dari berbagai kementerian, termasuk perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Investasi/BKPM, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 5.000 peserta dari berbagai provinsi, kabupaten/kota, yang terdiri atas gubernur, bupati/wali kota, pimpinan DPRD, biro hukum pemerintah daerah, serta perwakilan pelaku usaha.
Adapun agenda Rakornas meliputi: Penandatanganan nota kesepahaman antara Kemendagri dan Kemenkumham, diskusi panel lintas kementerian, dan pemberian penghargaan kepada daerah dengan indeks kepatuhan tinggi dalam pembentukan produk hukum.
Selain itu, Rakornas ini juga menyelenggarakan UMKM & Ekonomi Kreatif Expo sebagai wadah promosi produk unggulan daerah serta pertunjukan budaya khas Sulawesi Tenggara.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Simalungun menyebutkan bahwa, produk hukum daerah memiliki peran vital dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, berdaya saing, dan berkeadilan.
“Rakornas ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Simalungun untuk memperoleh masukan, pengalaman, dan best practices dari daerah lain dalam menyusun regulasi yang efektif serta selaras dengan kebijakan nasional,”ujar Wakil Bupati.
Wabup Simalungun juga menyoroti dampak ekonomi langsung Rakornas terhadap Kota Kendari. Menurutnya, kehadiran ribuan peserta turut memberikan kontribusi signifikan pada sektor perhotelan, transportasi, kuliner, dan pariwisata lokal.
Keikutsertaan Pemkab Simalungun dalam forum strategis ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong perbaikan iklim investasi, memperkuat kepastian hukum, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berbasis hukum yang berkeadilan.(*/AN)
