SIMALUNGUN — Demonstrasi sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan perubahan kembali menjadi sorotan publik. Fenomena demo yang semakin marak akhir-akhir ini tidak lepas dari berbagai dinamika, termasuk munculnya indikasi pemanfaatan aksi massa untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Menanggapi hal tersebut, Dedi Wibowo Damanik, Sekretaris DPP HIMAPSI Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK), memberikan pandangannya mengenai pentingnya menjaga independensi dan integritas dalam setiap aksi demo.
“Saya sangat mengapresiasi perhatian masyarakat terhadap fenomena demonstrasi yang kian marak belakangan ini. Demonstrasi merupakan bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan perubahan,” ujar Dedi, Minggu (17/09/2025).
Namun, ia juga mengingatkan bahwa tidak sedikit demo yang disalahgunakan untuk kepentingan pragmatis, seperti penggalangan dana yang tidak transparan dan upaya memperoleh jabatan politik. “Hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial yang seharusnya menjadi dasar perjuangan,” tambahnya.
Dedi menegaskan bahwa sebagai bagian dari HIMAPSI, pihaknya berkomitmen untuk menjaga agar aksi massa berlangsung dengan prinsip-prinsip kebersihan, transparansi, dan demokrasi. “Demo harus menjadi wadah yang bersih, transparan, dan demokratis, di mana setiap keputusan diambil secara kolektif dan pengelolaan dana dilakukan dengan akuntabilitas penuh. Sikap etis dan kedisiplinan peserta demo juga harus dijaga agar perjuangan ini mendapat dukungan luas dan mampu membawa perubahan positif bagi bangsa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dedi mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menggunakan demo sebagai sarana perjuangan yang tulus dan bermartabat, bukan sebagai alat untuk kepentingan pragmatis yang dapat merusak kepercayaan publik.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, untuk bersama-sama menjadikan demo sebagai sarana perjuangan yang tulus dan bermartabat, bukan sebagai alat untuk kepentingan pragmatis yang merusak kepercayaan publik,” pungkas Dedi Wibowo Damanik. (*/AN)
