SIMALUNGUN – Suasana mencekam diprediksi akan melanda Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, pada Senin, (27/10/2025) mendatang. Ribuan massa yang terdiri dari buruh, mahasiswa, dan masyarakat direncanakan turun ke jalan dalam aksi besar-besaran untuk menyuarakan keadilan bagi para pekerja yang dianggap diperlakukan tidak adil oleh manajemen PT Alliance Consumer Products Indonesia.
Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSP KEP SPSI) Siantar–Simalungun, Abdul Arif Namora Sitanggang, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas lintas elemen, menyatukan kekuatan buruh, mahasiswa, dan masyarakat dalam satu barisan perjuangan. “Kami sudah resmi menyampaikan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa ke Satintelkam Polres Simalungun pada hari Rabu, 22 Oktober 2025. Semua prosedur hukum telah kami penuhi. Ini murni aksi damai, tapi kami akan hadir dengan kekuatan penuh,” ujarnya dengan nada tegas.
Aksi yang akan digelar mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai itu dipusatkan di kawasan pabrik PT Alliance Consumer Products Indonesia, KEK Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas. Massa akan berkumpul di Gang Makmur, Kecamatan Bandar, sebelum melakukan long march menuju lokasi aksi. Diperkirakan lebih dari seribu orang akan mengikuti demonstrasi dengan membawa mobil komando, sound system, bendera, spanduk, dan poster-poster tuntutan yang menyoroti pelanggaran hubungan industrial di tubuh perusahaan tersebut.
Dalam tuntutannya, FSP KEP SPSI mendesak agar Muhammad Alfadil dan Tegar Wibowo, dua orang pengurus serikat yang sebelumnya diberhentikan, segera dipekerjakan kembali sesuai dengan anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun Nomor 500.15.15.2/345/2025. “Kami menuntut keadilan atas perlakuan sewenang-wenang terhadap pengurus serikat. Mereka bukan kriminal, mereka adalah pejuang hak-hak pekerja,” ujar Arif dengan suara lantang.
Selain itu, massa juga menuntut agar HR Manager PT Alliance Consumer Products Indonesia, Ali Dyna Lase, segera diperiksa oleh aparat penegak hukum atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dalam dokumen resmi FSP KEP SPSI, disebutkan bahwa pihak manajemen diduga telah melakukan tindakan yang menghambat kebebasan berserikat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan 43 UU Nomor 21 Tahun 2000.
“Manajemen perusahaan harus siap membangun hubungan industrial yang sehat, bukan menekan serikat pekerja. Ini bukan zaman penjajahan, buruh punya hak konstitusional untuk berserikat dan menyampaikan pendapat,” tegas Zulfikar, selaku koordinator aksi buruh. Ia juga memastikan aksi akan berjalan damai namun penuh tekanan moral terhadap pihak perusahaan agar segera menindaklanjuti tuntutan mereka.
Sementara itu, koordinator mahasiswa, Fauzan, menyatakan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas moral terhadap buruh yang selama ini menjadi tulang punggung industri nasional. “Kami hadir bukan untuk anarki, tapi untuk menegakkan keadilan. Bila perusahaan besar kebal hukum, maka suara rakyatlah yang akan mengguncang pagar-pagar pabrik,” ujarnya lantang.
Dengan meningkatnya suhu sosial menjelang aksi, aparat kepolisian dari Polres Simalungun diharapkan dapat mengawal kegiatan tersebut agar tetap berjalan tertib dan kondusif. Namun demikian, tanda-tanda ketegangan sosial di sekitar kawasan industri Sei Mangkei mulai terasa. Ribuan massa yang bersatu dalam barisan FSP KEP SPSI, mahasiswa, dan masyarakat dipastikan akan menjadi gelombang besar penentang ketidakadilan, yang siap mengguncang keheningan kawasan industri terbesar di Sumatera Utara itu. (*/AN)
