MEDAN –Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu, SH, MH, menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Rahabilitasi Pascabencana Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara (12/1/26). Menteri Dalam Negeri, M Tito Karnavian memimpin langsung rapat ini selaku Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan anggaran sebesar Rp. 430 Miliar untuk penanganan pemulihan pascabencana banjir dan longsor. Anggaran tersebut dialokasikan ke lima bidang prioritas guna mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak bencana.
Alokasi terbesar berada pada bidang infrastruktur, meliputi perbaikan jalan, jembatan, tanggul, normalisasi sungai, sumber daya air, serta rehabilitasi rumah, dengan total sekitar Rp. 275 Miliar. Selanjutnya, bidang komunikasi dan informatika sebesar Rp. 1,68 Miliar, pendidikan Rp. 36,8 Miliar, kesehatan Rp. 6,9 Miliar, serta bantuan keuangan kepada pemerintah daerah sebesar Rp. 110 Miliar.
Selain itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga menyampaikan rencana pembangunan 200 unit hunian tetap (huntap) dengan total anggaran Rp. 1,2 Miliar. Nilai tersebut setara dengan huntap yang dibangun pemerintah pusat, yakni Rp. 60 Juta per unit.
“Kita tunggu datanya dari kabupaten/kota dan menyingkronkan dengan data BNPB, bila memang Huntap sudah tercover semua oleh BNPB, kita akan tambahkan anggaran ini untuk BNPB, jadi rumah yang dibangun BNPB nilainya nanti lebih dari Rp. 60 Juta,” kata Bobby Nasution.
Sementara itu, pemerintah pusat terus melakukan rehabilitasi pascabencana di Sumut, Aceh, dan Sumbar. Melalui BNPB, pemerintah pusat menyiapkan 5.951 unit huntap untuk Sumut, perbaikan jalan dan jembatan, serta pengiriman bantuan logistik dan kebutuhan lainnya.
“Walaupun status bencana sudah dicabut, kami akan tetap membantu bapak/ibu semua dalam pemulihan, tidak ada lagi masyarakat di pengungsian saat puasa, semua di huntara, menyewa rumah atau di rumah kerabat yang biayanya kita tanggung, kita juga menyiapkan Rp. 600 ribu per jiwa per bulan bagi pengungsi, Rp. 3 Juta untuk pengganti isi rumah dan Rp. 5 Juta untuk modal usaha bagi pengusaha yang terdampak,” kata Ketua BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Ketua Satgas Pemulihan Bencana Sumatera Tito Karnavian mengatakan, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan daerah bencana telah kembali normal. Indikator tersebut antara lain berjalannya pemerintahan dari tingkat provinsi hingga desa, layanan publik yang baik, akses darat yang lancar, aktivitas ekonomi berjalan, serta ketersediaan BBM di SPBU, gas, elpiji, listrik, internet, dan air minum dalam kondisi baik.
“Kalau dilihat dari pemetaan kita Sumut sudah membaik secara umum, hanya tinggal beberapa daerah yang masih perlu kita percepat seperti Tapsel, Tapteng, Taput, Sibolga, yang beberapa indikatornya masih belum baik,” kata Tito Karnavian.
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, unsur Forkopimda, seluruh Bupati dan Walikota daerah terdampak bencana, Penjabat Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, serta OPD terkait Pemprov Sumut.(JN)
