SIMALUNGUN —Bupati Simalungun, Dr H Anton Ahmad Saragih didampingi sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Simalungun mengikuti hari kedua pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII APKASI Tahun 2026 yang digelar di Kota Batam pada Selasa (20/1/2026).
Hari kedua acara ini menghadirkan forum strategis nasional yang diikuti oleh 3 menteri Kabinet Indonesia Maju serta Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan fokus membahas isu-isu krusial terkait penguatan peran Pemerintah Kabupaten dalam pembangunan nasional.
Agenda hari kedua dimulai dengan Forum Dialog IV bertema “Penguatan Sistem Manajemen Talenta ASN Kabupaten” yang dibawakan oleh narasumber dan Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah. Forum ini membahas harmonisasi kebijakan kepegawaian serta penataan formasi dan digitalisasi layanan ASN guna meningkatkan kinerja pelayanan publik di daerah.
Selanjutnya, Forum Dialog V membahas penguatan peran Kabupaten dalam optimalisasi dana desa, penguatan kemiskinan ekstrem, serta percepatan pembangunan kawasan perdesaan daerah tertinggal dengan narasumber Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Kemudian, Forum Dialog VI bersama Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf membahas arah kebijakan program strategis nasional Sekolah Rakyat dan program bantuan sosial di daerah.
Acara juga menyertakan Forum Dialog VII yang membahas isu pemilihan kepala daerah melalui DPRD dan arah revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Rangkaian Rakernas XVII APKASI kemudian ditutup dengan arahan dan penutupan resmi oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, yang didahului dengan peluncuran buku “25 Praktek Terbalik Pemerintah Kabupaten”.
Usai mengikuti acara, Bupati Simalungun, Dr H Anton Ahmad Saragih menegaskan pentingnya peran Pemerintah Kabupaten Simalungun sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pelaksana utama pembangunan di daerah.
Menurut Bupati, Rakernas APKASI menjadi forum strategis untuk menyampaikan suara dan kepentingan Pemerintah Kabupaten secara langsung kepada Pemerintah Pusat, terutama terkait program Sekolah Rakyat yang sangat dibutuhkan Kabupaten Simalungun agar anak-anak kurang mampu dapat bersekolah.
Bupati juga menjelaskan bahwa lahan untuk Sekolah Rakyat telah disediakan oleh Pemkab Simalungun. Selain itu, dibahas juga mengenai penguatan ASN, dana desa, serta keberlanjutan otonomi daerah.
Rakernas XVII APKASI Tahun 2026 resmi berakhir pada malam hari Selasa (20/1/2026) dengan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis bagi penguatan peran Pemerintah Kabupaten dalam pembangunan nasional.(*/AN)
