SIMALUNGUN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Kamis (5/2/2026) di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah (Bapperida), Pamatang Raya, Sumatera Utara.
Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen pemangku kepentingan untuk menyepakati sasaran dan prioritas pembangunan yang berfokus pada peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing.
Forum ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, yang mewakili Bupati Simalungun, didampingi oleh unsur Forkopimda, Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan Debora DPI Hutasoit, serta Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi dan Umum Ronald Siharmada Banjarnahor.
Peserta yang menghadiri forum meliputi pimpinan perangkat daerah, camat se-kabupaten (melalui zoom meeting), Direktur PDAM, Direktur RSUD, pimpinan instansi vertikal, perbankan, tokoh masyarakat, Ketua DPC Apdesi Simalungun Binson Damanik, serta undangan lainnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapperida Simalungun, Alpian Denri Saragih, menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan forum ini adalah untuk menyepakati sasaran dan prioritas pembangunan yang mengacu pada visi misi Pemkab Simalungun.
Selain itu, forum juga bertujuan untuk mensinkronkan penyusunan program prioritas perangkat daerah dengan prioritas nasional (yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029) dan prioritas provinsi (dalam RPJMD Sumatera Utara 2025-2029).
“Dalam forum ini juga bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran dalam penyempurnaan yang akan dituangkan dalam Ranwal RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2027,” ujar Denri.
Dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekda, Bupati Simalungun menyampaikan bahwa konsultasi publik merupakan bagian penting dalam proses penyusunan RKPD, karena itu membutuhkan saran dari semua pihak agar program tahun 2027 tepat sasaran, efektif, dan efisien dalam mencapai target indikator pembangunan.
Pada perencanaan tahun 2027, prioritas pembangunan dan kebijakan program akan diselaraskan dengan nasional dan provinsi, dengan fokus pada pemulihan ekonomi. Setiap rumusan program kegiatan juga difokuskan pada peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan pengembangan potensi unggulan untuk kesejahteraan masyarakat.
Hal ini sejalan dengan visi RPJMD Kabupaten Simalungun 2025-2029, yaitu “Bersama Semangat Baru Simalungun Menuju Simalungun Maju”, yang akan diturunkan ke dalam RKPD Tahun 2027 berdasarkan penetapan APBD Tahun 2027.
“Hal ini akan menjadi fokus dan tanggungjawab kita bersama dalam pelaksanaanya, sehingga presentase rata-rata capaian kinerja dalam pemenuhan target indikator pembangunan dapat terpenuhi dengan baik dan maksimal,” kata Sekda.
Sekda juga menyebutkan prestasi Kabupaten Simalungun dalam 1 tahun terakhir, antara lain mendapatkan Penghargaan Pahlawan Nasional Tuan Rondahaim Saragih, penghargaan stand terbaik pada Otonomi Expo, menjadi TP2DD Kabupaten terbaik ke-3 se-Sumatera, apresiasi Toba Caldera UNESCO Global, Paritrana Awards untuk perlindungan pekerja rentan, Informatif Award untuk keterbukaan informasi badan publik, serta UHC kategori madya tingkat nasional.
Selanjutnya, Sekda menjelaskan tahapan pembangunan yang akan dirumuskan dalam RKPD Tahun 2027, antara lain mengembangkan sistem manajemen kinerja pembangunan yang akuntabel, transparan, dan berbasis hasil; memperkuat akses masyarakat ke sumber pembiayaan usaha melalui sinergi dengan lembaga keuangan daerah, koperasi, dan perbankan; mengembangkan infrastruktur pendidikan dan kesehatan inklusif serta puskesmas keliling; serta membangun infrastruktur dasar berbasis lingkungan yang terintegrasi antar wilayah dengan prioritas kawasan strategis dan tertinggal.
“Kami berharap keseriusan dan peran serta seluruh perangkat daerah. Saya juga senantiasa menghimbau kepada kita semua untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan berupaya berbuat yang terbaik untuk kabupaten Simalungun,” tandas Sekda.
Dalam forum ini, terdapat tiga narasumber yang menyampaikan materi. Pertama, Ihsan Azhari dari Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara yang membahas arah kebijakan pembangunan Sumatera Utara tahun 2027 yang akan dikolaborasikan dengan kebijakan Simalungun.
Kedua, Rahmat Hidayat dari BPS Kabupaten Simalungun yang memaparkan indikator makro daerah, seperti data PDRB, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Ketiga, Plt Kepala Bapperida Alpian Denri Saragih yang menjelaskan tahapan penyusunan RKPD Tahun 2027, yaitu persiapan, penyusunan Ranwal, rancangan, Ranwal Musrembang, rancangan akhir, dan penetapan.
“Tujuan pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional,” ungkap Denri.(*/AN)
