WAY KANAN – Menindaklanjuti keluhan aparatur kampung yang mengaku belum menerima penghasilan tetap (siltap) selama tiga bulan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) Way Kanan memberikan penjelasan resmi terkait kondisi tersebut.
Ditemui di kantornya pada Rabu (4/3/2026), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Way Kanan, Ishak, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu Surat Keputusan (SK) Bupati terkait besaran alokasi dana kampung (ADK).
“Kita sedang menunggu SK besaran alokasi dana kampung dari Bupati turun. Insyaallah kalaupun tidak hari ini, berarti besok. Lalu langsung kita ajukan ke BPKAD untuk siltap gaji aparatur dan insentif BPK kampung,” ujar Ishak.
Ia juga meluruskan informasi yang berkembang di media sosial terkait tunggakan gaji tiga bulan. Menurutnya, secara teknis bukan tiga bulan yang tertunggak.
“Perlu kami luruskan, siltap itu hanya dua bulan, bukan tiga bulan. Karena teknisnya gaji bulan Maret itu memang dibayarkan di bulan selanjutnya, yakni April,” jelasnya.
Ishak menambahkan, setelah SK tersebut terbit, pihaknya akan segera memproses pengajuan pencairan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Way Kanan (BPKAD) agar siltap aparatur kampung dan insentif Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) bisa segera dibayarkan.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat kendala administratif dari sejumlah kampung.
“Kendalanya memang dari total 221 kampung, masih 24 kampung yang belum mengajukan. Untuk 24 itu nanti tinggal tergantung kebijakan BPKAD seperti apa. Tentu akan kita kejar siltap tersebut akan cair paling lambat minggu depan,” tegasnya.
Sementara itu, secara terpisah, Kepala BPKAD Way Kanan, Septa Mukmatar, memastikan bahwa dari sisi keuangan daerah tidak ada hambatan berarti.
“Kalau kami nggak ada kendala. Yang penting berkas lengkap dan diajukan. Siap bayar,” ujarnya singkat via WhatsApp.
Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Pemerintah daerah memastikan proses administrasi terus berjalan dan menargetkan siltap aparatur kampung dapat segera dicairkan sebelum Hari Raya Idul Fitri. (Bahtiar/UIN).
