SIMALUNGUN — Suasana penuh kesungguhan terasa di Ruang Rapat Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Sumatera Utara, Kamis (02/04/2026). Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, dengan serius mengikuti jalannya Entry Meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.
Kegiatan yang digelar secara daring melalui aplikasi Zoom ini merupakan langkah awal resmi dari Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI.
Di layar monitor, Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat, menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan menyamakan persepsi serta memastikan kesiapan seluruh dokumen dan data.
Widhi menekankan pentingnya transformasi digital melalui sistem SIPD (Sistem Informasi PemerintahannDaerah) dan BIDICS (Big Data Analytics) untuk menciptakan tata kelola yang akurat, efisien, dan transparan. Hal ini menjadi kunci agar daerah mampu berdiri secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat.
Momen penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan menjadi penanda dimulainya proses audit lapangan. Anggota V BPK RI (Badan Periksa Keuangan Republik Indonesia), Bobby Adhityo Rizaldi, dalam arahannya menyoroti pentingnya penguatan kemandirian fiskal, alokasi belanja modal yang memadai, serta kepatuhan terhadap mandatory spending di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, antara lain menekankan bahwa pemeriksaan ini bukan sekadar soal angka, melainkan soal kepercayaan publik. Administrasi yang rapi dan transparan adalah wujud nyata tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Anton Achmad Saragih menyampaikan pandangannya dengan tegas. Bupati mengakui bahwa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah target utama, namun menurutnya, WTP hanyalah standar awal.
“Kita ingin WTP, itu jelas. Tapi jangan salah, WTP itu baru standar. Itu hanya menunjukkan laporan kita disajikan dengan baik, belum tentu seluruh prosesnya sudah sempurna,” ujar Bupati.
Lebih jauh, Bupati Simalungun mengingatkan jajarannya agar tidak hanya terpaku pada hasil akhir, tetapi memperhatikan proses. Menurutnya, banyak temuan audit yang terjadi karena hal-hal mendasar yang diabaikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan yang belum tertib.
“Yang diperiksa itu bukan hanya hasil, tapi bagaimana kita sampai ke hasil itu. Dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan. Semua harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Bupati Anton menekankan bahwa solusi paling sederhana namun paling efektif adalah kedisiplinan. “Mari seluruh perangkat daerah untuk konsisten menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP),” ajaknya
“Jangan dulu bicara hal yang besar. Jalankan SOP dengan benar saja dulu. Kalau itu sudah konsisten, kita tidak perlu khawatir dengan hasilnya,” tamban Bupati.
Acara yang juga dihadiri oleh berbagai pimpinan daerah lainnya secara virtual dilingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI dan sejumlah pimpinan daerah dilingkungan Pemkab Simalungun.
Di Kabupaten Simalungun acara ditutup dengan sesi diskusi yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah, Mixnon Andreas Simamora, dan diakhiri dengan sesi dokumentasi bersama, mengukuhkan komitmen untuk tata kelola keuangan yang lebih baik dan akuntabel.(*/AN)
