SIMALUNGUN — Suasana penuh semangat menyelimuti ruang pertemuan di Hydham Opi Hotel, Palembang, Sumatera Selatan, pada sore hari Sabtu, 25 April 2026. Di tempat itu, Kementerian Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Forum Akselerator Negeri yang dihadiri langsung oleh Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih beserta jajaran pimpinan daerahnya.
Kegiatan strategis ini mempertemukan seluruh pemimpin daerah se-Sumatera, dari Gubernur hingga Bupati dan Walikota, yang berkumpul untuk membahas tantangan pembangunan sekaligus merumuskan solusi menuju kemajuan bersama.
Berbagai isu penting menjadi bahasan utama, mulai dari pengendalian inflasi, penurunan angka pengangguran, penanganan kemiskinan dan stunting, hingga pengembangan cara pendanaan pembangunan yang inovatif. Sebagai pembicara utama, hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang membagikan pandangan dan arahan kepada seluruh peserta.
Bupati Anton Achmad Saragih didampingi Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Simson Sauttua Tambunan, serta Kepala Dinas Ketenagakerjaan Riando Parlindungan Purba. Kehadiran tim ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam memahami dan menerapkan kebijakan nasional dengan tepat di daerah.
Dalam penyampaiannya, Wamendagri menekankan bahwa keselarasan dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama mewujudkan visi besar yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
Wamendagri juga menguraikan perjalanan kepemimpinan daerah sejak diberlakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung pada 2005, yang terbagi dalam beberapa tahapan dengan karakteristik dan tantangan masing-masing.
“Saat ini kita berada di tahap ketiga atau keempat, di mana tantangannya bisa serupa namun juga berbeda dengan masa lalu. Banyak yang berpendapat bahwa memimpin daerah di masa kini bukanlah hal yang mudah,” ujarnya.
Menurutnya, setiap periode pemerintahan pasti memiliki kesulitan tersendiri, bahkan di masa pandemi pun banyak program pembangunan terhambat pelaksanaannya.
“Kami sering mendengar berbagai keluhan dari kepala daerah, namun tak sedikit pula yang tetap bersemangat bekerja. Intinya, kita harus memastikan seluruh rencana pembangunan nasional dapat berjalan cepat dan tepat sasaran di setiap daerah,” tambahnya.
Palembang dipilih sebagai tempat pembukaan kegiatan ini karena Sumatera menjadi titik awal penyusunan strategi pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.
Wamendagri juga menyoroti dua hal penting yang perlu diperhatikan: percepatan pembangunan infrastruktur yang selaras dengan proyek nasional, serta penyediaan landasan hukum yang kuat agar daerah memiliki ruang gerak lebih luas untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
Selain itu, keberhasilan program seperti Makan Bergizi Gratis menjadi tolok ukur kerja sama yang baik. Wamendagri mengingatkan agar kepala daerah tidak hanya menjadi penonton, melainkan berperan aktif dalam mendukung jalannya program dan rantai pasokan yang ada di daerah masing-masing.
Forum ini juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, yang memberikan penghargaan bagi daerah yang berprestasi dalam empat bidang utama. Diharapkan, kegiatan ini mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya menjalankan tugas rutin, tetapi bertransformasi menjadi penggerak pembangunan yang tanggap dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Jenderal Kemendagri Komjen Polisi Drs. Tomsi Tahir, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Wali Kota Palembang H. Ratu Dewa, serta berbagai tokoh dan pemimpin daerah lainnya.(*/AN)
