WAY KANAN– Pemerintah Kabupaten Way Kanan menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Lampung yang mengusung tema “Sinkronisasi Peta Jalan dan Rencana Aksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi Lampung” di Mahan Agung Rumah Dinas Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Senin (25/05/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Way Kanan Ayu Asalasiyah, S.Ked., hadir bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan Machiavelli Herman Tarmizi, S.STP., M.Si., Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
HLM TP2DD juga dihadiri oleh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sektor perbankan, serta perangkat daerah terkait yang memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dalam mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Selain itu, forum ini juga bertujuan menyelaraskan peta jalan dan rencana aksi digitalisasi transaksi keuangan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, aman, dan terintegrasi.
Melalui implementasi ETPD, pemerintah daerah didorong untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis digital. Transformasi ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah secara lebih cepat dan efisien.
Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, dalam sambutannya menegaskan bahwa elektronifikasi transaksi pemerintah daerah bukan sekadar perubahan metode pembayaran dari tunai menjadi non-tunai. Lebih dari itu, digitalisasi transaksi merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membangun transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat integritas pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, transformasi digital harus menjadi fondasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang modern, cepat, efisien, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Percepatan ETPD tidak hanya bertujuan mengejar capaian indeks digitalisasi, tetapi yang lebih penting adalah memastikan transformasi digital benar-benar berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung, Rachmat Mirzani Djausal, dalam paparannya menekankan pentingnya sinkronisasi peta jalan dan rencana aksi digitalisasi daerah agar implementasi ETPD di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung dapat berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan bahwa penyusunan roadmap ETPD Provinsi Lampung dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari maturity assessment, identifikasi permasalahan, penyusunan solusi, sinkronisasi implementasi program, hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan.
Pemerintah Provinsi Lampung juga menetapkan sejumlah fokus prioritas dalam implementasi ETPD, antara lain penguatan regulasi, koordinasi program kerja TP2DD, penguatan ekosistem pembayaran non-tunai dan diversifikasi kanal pembayaran digital, peningkatan kapasitas aparatur pelayanan, optimalisasi diseminasi informasi kepada masyarakat, serta perluasan akses internet dan infrastruktur digital di daerah.
Dalam forum tersebut turut dibahas pentingnya sinergitas antar pemerintah daerah dalam mendorong percepatan digitalisasi, termasuk integrasi sistem pelaporan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta pengembangan digitalisasi sektor pasar sebagai salah satu fondasi utama penggerak ekonomi daerah.
Pemerintah Provinsi Lampung juga menegaskan perannya sebagai katalisator dalam mempercepat implementasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah di seluruh kabupaten dan kota di Lampung.
Kegiatan HLM TP2DD juga menghadirkan sesi berbagi praktik baik dari Pemerintah Kota Metro terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan ekosistem digital. Dalam paparannya, Pemerintah Kota Metro memperkenalkan berbagai inovasi yang telah diterapkan, seperti pembayaran non-tunai berbasis QRIS, aplikasi METAS untuk pengelolaan aset daerah, Sistem Pencairan Dana (SP2D) Online, Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), e-Retribusi, serta sistem pembayaran pajak dan retribusi secara digital dan cashless.
Implementasi berbagai inovasi tersebut dinilai berhasil meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan daerah. Kota Metro juga mencatat peningkatan indeks ETPD secara konsisten sejak tahun 2022 hingga 2025 melalui penguatan sistem pembayaran digital dan kolaborasi yang erat dengan sektor perbankan.
Melalui keikutsertaannya dalam High Level Meeting TP2DD Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Way Kanan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung percepatan transformasi digital, khususnya dalam pengelolaan transaksi keuangan pemerintah daerah, optimalisasi pendapatan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik.
Pemerintah Kabupaten Way Kanan juga akan terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah guna memastikan implementasi ETPD berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan demikian, digitalisasi transaksi daerah diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan efisien di tengah perkembangan era transformasi digital. (Bahtiar/Uin)
