WAY KANAN – Bupati Way Kanan, Ayu Asalasiyah, menyatakan peran Inspektorat saat ini telah bertransformasi. Pengawasan intern pemerintah tidak lagi sekadar mencari-cari kesalahan, melainkan harus mengedepankan pendekatan preventif dan konsultatif demi menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih.
Hal ini disampaikan bupati saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Uji Kompetensi (Ukom) bagi Pejabat Fungsional di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Way Kanan 2026, di Ruang Buway Pemuka Pengiran Tuha.
“Peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Auditor dan PPUPD merupakan keharusan, bukan pilihan. Inspektorat adalah benteng dalam memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran dan meminimalisasi potensi penyimpangan yang merugikan masyarakat,” ujar Ayu, Selasa, (10/03/2026).
Kegiatan yang diikuti 56 pejabat fungsional ini, menurut bupati, merupakan langkah strategis dalam mengimplementasikan amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Ia menekankan bahwa pengelolaan aparatur harus berbasis pada sistem merit, kompetensi, dan akuntabilitas.
Kepada para peserta, bupati menitipkan tiga pesan yakni menjadikan Bimtek sebagai ruang belajar serius, memandang Ukom sebagai momentum pemetaan kapasitas diri secara objektif, dan menjaga integritas.
“Kompetensi tanpa integritas akan kehilangan makna. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), saudara harus menjadi teladan dalam kejujuran dan keberanian moral,” ucapnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Way Kanan, Machiavelli, menambahkan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapabilitas APIP dalam melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan keuangan daerah.
“Kegiatan ini diikuti oleh 56 peserta dari berbagai jenjang, mulai dari Auditor Madya hingga PPUPD. Hasil Ukom akan menjadi dasar bagi Inspektur dalam merumuskan pengembangan karier maupun rotasi sesuai kebutuhan organisasi,” jelas Sekda.
Kegiatan dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, 10–12 Maret 2026, di PSDKU Universitas Lampung, Kabupaten Way Kanan. Materi Bimtek mencakup manajemen ASN, manajemen kinerja, hingga pengadaan barang/jasa pemerintah dengan narasumber dari BPSDM Provinsi Lampung: Widyaiswara Ahli Utama Lukmansyah, Muhammad Abeto, dan E. Ahmad Hudalil. (Bahtiar/UIN)
