WAY KANAN – Pemerintah Kabupaten Way Kanan mengikuti kegiatan Entry Meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan secara virtual oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, bertempat di Ruang Rapat Bupati Way Kanan, Kamis (02/04/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Way Kanan, Ayu Asalasiyah, S.Ked., bersama Ketua DPRD Way Kanan, Rial Kalbadi, S.H., Sekretaris Daerah Kabupaten Machiavelli Herman Tarmizi, S.STP., M.Si., Inspektur Daerah, Sekretaris DPRD, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Entry meeting ini menjadi tahapan awal dalam proses pemeriksaan LKPD Tahun 2025, yang bertujuan untuk membangun komunikasi awal antara tim pemeriksa dan entitas pemeriksaan, sekaligus menyamakan persepsi terkait standar pemeriksaan, ruang lingkup, serta metodologi audit. Kegiatan ini juga menandai dimulainya secara resmi rangkaian pemeriksaan oleh BPK RI di seluruh pemerintah daerah.
Bupati Way Kanan, Ayu Asalasiyah, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Way Kanan siap mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Pemerintah Kabupaten Way Kanan berkomitmen untuk bersikap kooperatif, terbuka, dan responsif dalam memenuhi kebutuhan data dan informasi yang diperlukan oleh tim pemeriksa, sehingga proses audit dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa keikutsertaan jajaran pemerintah daerah dalam entry meeting ini merupakan bentuk keseriusan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Dalam kegiatan tersebut, Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bobby Adhityo Rizaldi, turut menyampaikan apresiasi atas kehadiran kepala daerah dan pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia. Menurutnya, kehadiran tersebut mencerminkan komitmen dan sinergi yang kuat dalam mendukung kelancaran proses pemeriksaan.
“Kehadiran para Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD mencerminkan komitmen kuat serta sinergi dalam mendukung proses audit agar berjalan efektif dan tepat waktu,” tegasnya.
Selain itu, BPK RI juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan belanja wajib (mandatory spending), khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
Kegiatan entry meeting tersebut dirangkaikan dengan penyerahan surat tugas pemeriksaan sebagai tanda dimulainya pemeriksaan lapangan atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di masing-masing daerah. (Bahtiar/UIN)
