Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen konkret berupa peningkatan kuota program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Lampung Tahun 2026 dari 2.300 unit menjadi 5.000 unit hunian.
Bupati Way Kanan, Ayu Asalasiyah, S.Ked., yang hadir bersama Kepala Dinas Perkimtan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, menyambut positif peningkatan kuota tersebut sebagai langkah nyata Pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Audiensi yang diikuti Gubenur Lampung dan seluruh Kepala Daerah se-Provinsi Lampung ini membahas sejumlah isu strategis, diantaranya percepatan pembangunan perumahan rakyat penanganan kawasan kumuh, serta penguatan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan pogram perumahan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menteri PKP RI, Maruarar Sirait, dalam arahannya menegaskan pentingnya kolaborasi yang solid antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam mendukung keberhasilan program perumahan nasional.
“Program ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Diperlukan sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Daerah, dan semua pihak. Kita ingin memastikan program ini berjalan cepat, tepat sasaran, dan hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat”, ujar Menteri PKP RI.
Lebih lanjut, peningkatan kutas BSPS tersebut diharapkan tidak hanya berdampak pada perbaikan kualitas hunian, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan berbasis swadaya.
Sementara itu, Bupati Ayu Asalasiyah menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk mendukung penuh implementasi program tersebut di daerah.
“Kami menyambut baik peningkatan kuota BSPS ini sebagai peluang untuk mempercepat peningkatan kualitas rumah masyarakat di Way Kanan. Pemerintah Daerah siap bersinergi dan memastikan program ini dapat terlaksana secara optimal, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyara bagi masyarakat, baik dari sisi hunian yang lebih layak maupun peningkatan kesejahteraan”, ujar Bupati Ayu.
Audiensi tersebut juga menjadi momentum strategis dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, khususnya dalam penataan kawasan permukiman yang lebih tertata, sehat dan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas infrastruktur dasar bagi masyarakat.
Dengan adanya penguatan sinergi ini, diharapkan program perumahan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus menegaskan kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan hunian yang layak. (Bahtiar/UIN)
